j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

Di Kabupaten Bog Dinas ESDM Kabupaten ( air tanah pada awalnya menjadi kewenangan as Pertambangan) tetapi kini berada di Badan Perijinan T erpadu. Soal urusan air tanah ini, kabupaten Bogor termasuk salah satu kabupaten/kota di Jawa Barat yang tidak menyerahkan urusan pengelolaan air anah ke provinsi. Hal ini terjadi karena Dinas ini menjadi salah satu SKPD yang menjadi target PAD Kabupaten Bogor. Karena itu, urusan air tanah mulai dari ijin usaha dan retribusi menjadi kewenangan dinas ini. Kabupaten Bogor telah mengeluarkan peraturan yang retribusi lzin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah (Perda No.10 tahun 2001). Perda ini merupakan penguatan kewenangan daerah di bidang urusan air tanah yang sebelumnya telah diatur dalam Perda No. 18 tahun 2000 tentang Pengeloaan Air Bawah Tanah. Perda No. 18 Tahun 2000 adalah bagian dari penterjamahan PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom bahwa pengelolaan air bawah tanah merupakan ewenangan kabupaten. Perda Nomor 10 T a hun 2001 adalah pengaturan tentang retribusi pengambilan air tanah. Perda ini yang memberi kesan bawah Pemerintah Kabupaten Bogor tidak tunduk dengan provinsi dalam soal pemungutan retribusi air tanah. Kabupaten Bogor termasuk daerah yang tidak tergantung provinsi dalam hal penerbitan ijin pemakaian air tanah, hal ini kemungkinan terkait penafsiran otonomi daerah dimana urusan air tanah menjadi bagian dari urusan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah. Selain hal di atas, kabupaten Bogor sangat berkepentingan terhadap pengelolaan air tanah. Banyak kawasan industri di kabupaten Bogor yang belum ersentuh jaringan PAM dan mengandalkan pengambilan air tanah. Oleh sebab itu, tidak bisa dipungkiri jika air tanah juga merupakan hasil tambang yang memiliki potensi sebagai sumber PAD. Seorang informan pejabat dari Dinas Pertambangan Kabupaten Bogor mengemukakan bahwa kewenangan pengeloaan air tanah di 68
provinsi masih belum · as abupaten/kota. menimbulkan pertanyaan bagi daerah Dengan keluamya UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air ampaknya menjadi babakan baru dalam pengelolaan air tanah di daerah. Sejak dikeluarkan UU No. 7/2004 tentang Sumber daya Air terjadi penguatan ewenangan propinsi di dalam urusan air tanah. Penguatan kewenangan urusan ai r tanah pada provinsi tidak bisa lepas dengan UU 32/2004 tentang otonomi daerah yang telah merevisi kewenangan kabupaten/kota di bidang otonomi daerah. Dengan demikian tentu saja kabupaten yang mengandalkan air tanah sebagai salah satu sumber PAD menjadi persoalan. Berbagai peraturan yang telah disebutkan diatas menyebabkan kewenangan provinsi semakin kuat untuk mengontrol perijinan pemakaian air tanah yang selama ini dijalankan pemerintah kabupaten/kota. Penguatan kewenangan propinsi seolah-olah terjadi "pelucutan" ewenangan urusan tanah dari Dinas ESDM kabupaten. Dinas ESDM terbatas memberikan rekomendasi teknis kepada Badan Perijinan T erpadu Kabupaten di dalam mengeluarkan SIPA. Penjelasan lebih lanjut dari hilangan kewenangan kabupaten/kota jika kita melihat kewenangan dalam soal pemasangan meteran. Kewenangan pemasangan meteran air tanah berada di tangan di propinsi (Dinas ESDM Jawa Barat). Kewenangan pemasangan meteran air tanah berada di Dinas ESDM Provinsi ermasuk bertujuan agar pengendalian air tanah di Jawa Barat dapat dilakukan ermasuk pula dalam hal pemungutan pajak air tanah (Pergub 21/2002 dan Pergub 16/2008). Demikian pula setelah keluamya PP 41/2008, Dinas ESDM kabupaten/kota tidak lagi mengurusi ijin penggunaan air tanah melainkan Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor. Di dalam Perda Kabupaten Bogor No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perizinan Terpadu (BPT) disebutkan ada 3 (tiga) perijinan yang dilayani BPT kabupaten Bogor. yakni izin usaha perusahaan pengeboran air tanah. izin pengambilan air bawah tanah, izin 69
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99: Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?