j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

Banten, selama setahun menjabat Kepala Seksi belum pernah ada Kabupaten/Kota yang meminta rekomendasi teknis sebagai salah satu syarat ijin pengambilan air tanah. Lebih jauh nara sumber tersebut menyatakan bahwa memang dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, bagi daerah-daerah yang berada diwilayah Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang bersifat lintas kabupaten atau kota memerlukan rekomendasi teknis dari Provinsi, namun di Provinsi Banten ketentuan tersebut belum ditindak lanjuti dalam Peraturan Gubernur. Studi banding untuk mendalami tata cara pembuatan rekomendasi teknis baru dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten pada tahun 2010. Dengan demikian sekalipun sebagian besar daerah diwilayah Provinsi Banten berada dalam Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang bersifa lin as kabupaten atau kota, bahkan ada beberapa daerah yang berada dalam Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang bersifat lintas provisi, namun setiap kabupaten/kota mengeluarkan ijin pengambilan air tanah tanpa meminta rekomendasi teknis dari Provinsi. Padahal rekomendasi teknis tersebut merupakan upaya pengendalian untuk menjaga ketersediaan air tanah serta menjaga kelestarian lingkungan secara menyeluruh. Menurut nara sumber dari Provinsi Banten, saat ini Kabuten/Kota cenderung mengeluarkan ijin tanpa memperhatikan ketersediaan air untuk daerah lainnya, mereka cenderung mengejar Pendapat Asli Daerah (PAD) yang tinggi melalui pengeluaran ijin sebanyak mungkin. Bila dikaji lebih jauh, dalam pengelolaan air tanah tampaknya kabupaten/kota berusaha memperoleh Pendapat Asli Daerah (PAD) dari dua sisi, pertama dari perijinan dan kedua dari pajak air tanah tersebut. Namun demikian bila dibandingkan tampaknya upaya untuk memperoleh Pendapat Asli Daerah (PAD) dari pajak air tanah jauh lebih tinggi ketimbang upaya untuk memperoleh Pendapat Asli Daerah (PAD) dari perijinan. Banyak kasus terjadi dimana perusahaan yang tidak memiliki SIP A tetapi dikenakan pajak, padahal secara juridis formal hanya perusahaan-perusahaan yang memiliki SIPA yang menjadi wajib pajak, sementara perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki SIPA adalah pemilik sumur illegal yang harus ditindak karena melakukan pencurian air tanah. Sebagai 92
contoh kasus misalnya Pusat Perbelanjaan Ramayana Ciledug, perusahaan ini sudah satu tahun memakai sumur bor tanpa memiliki SIP A. Sekalipun peruusahaan ini memakai meteran untuk mengukur penggunaan air tanahnya, namun pembayaran pajaknya ditentukan secara flat setiap bulan. Contoh lain adalah Ciledug Business Center (CBD), perusahaan sudah 4 tahun memakai 2 buah sumur bor, namun disinyalir tidak memiliki SIPA, sebab sampai saat ini tidak dapat menunjukan kelengkapan administratif dari sumur bor yang dimilikinya, setiap diperiksa selalu beralasan bahwa SIPA yang dimilikinya dibawa oleh kontraktor yang dahulu memborong pembangunan gedung tersebut, padahal setiap SIPA dalam 2 tahun sekali harus diperpanjang. Menurut beberapa nara sumber a g menjadi Petugas Pencatat meteran, diluar dua contoh kasus tersebut masih ba ya perusahaan yang tidak memiliki SIP A tetapi ditagih pajak penggunaan air tana ya. Secara prosudural, penentuan tarif pajak air tanah didasarkan atas pemakaian airnya, Nilai Pemakaian Air (NPA) ditetapkan oleh Seksi Air Tanah dan Geologi Tatalingkungan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi berdasarkan jumlah meteran pemakaian serta mempertimbangkan Debet pengambilan air yang ditetapkan dalam SIPA dan kapasitas mesin yang digunakan. Namun dalam kasus kasus perusahaan yang tidak memiliki SIPA tetapi ditagih pajaknya, tarif pajak air tanah kebanyakan ditetapkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten/Kota secara flat setiap bulan. Menurut beberapa orang nara sumber, penentuan nilai pajak air tanah dengan cara seperti ini cenderung serat dengan gratifikasi, sebab besaran nilai pajak yang dikenakan bukan didasarkan atas jumlah air yang digunakan, tetapi tergantung pada kesepakatan antara oknum pegawai DPKAD dengan pihak pengusaha. Lebih jauh salah seorang nara sumber menyatakan bahwa gratifikasi yang relatif mencolok terjadi pada penentuan pajak air tanah pada perusahaan perusahaan yang bergerak dalam pencucian mobil atau motor. Sebagian besar perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki SIPA, namun mereka dikenakan pajak penggunaan air tanah secara flat setiap bulan rata-rata berkisar antara 200 ribu hingga 250 ribu rupiah. Menurut salah seorang nara sumber, pajak air tanah 93
Page 2 and 3:
Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5:
DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7:
DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 8 and 9:
kebutuhan air untuk industri dan pe
Page 10 and 11:
Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14:
;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16:
secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17:
Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21:
Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26:
(e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32:
ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38:
7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44:
Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46:
kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60: yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62: Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64: · 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66: sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68: menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70: untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72: pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74: aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75: provinsi masih belum · as abupaten
Page 78: Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82: wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83: eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88: Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90: Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92: :>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93: sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97: Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 100 and 101: tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112: angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117: Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119: Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121: dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124: itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126: perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129: ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131: tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134: 5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136: cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138: DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139: LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143: Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?