j - Kementerian Riset dan Teknologi

pelestarian lingkungan keberadaan air bawah tanah yang dilaksanakan melalui
kegiatan: penentuan lokasi sumur resapan, penentuan daerah imbuhan dan
penentuandaerah pemantauan perubahan muka air bawah tanah (Pasal 17).
Dengan adanya perobahan UU Otonomi Daerah dan UU 7/2004 Sumber daya
Air, pengelolaan air bawah tanah di Jawa Barat mengalami perubahan sekalipun
belum diatur secara spesifik.
Air tanah menjadi perhatian pemerintah pusat setelah pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 43/2008 tentang Air
Tanah. Dengan keluarnya PP 43/2008, maka provinsi Jawa Barat menerbitkan
Perda 5/2008 tentang pengelolaan air tanah sebagai regulasi baru air tanah di
Jawa Barat. Adanya UU 32/2004 tentang Otonomi Daerah, UU 7/ 2004
tentang Sumber daya Air dan PP 43/2008 tentang Air Tanah semakin
memperkuat kewenangan pemerintah propinsi dalam pengelolaan air tanah di
Jawa. UU 7/2004 tentang Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan kebijakan teknis
pengelolaan air tanah di wilayahnya dengan mengacu kebijakan teknis
pengelolaan air tanah yang berada di atasnya (nasional/provinsi). Kewenangan
pengelolaan air tanah ini lebih jelas dibandingkan dengan Kepmen ESDM
1451/2000.
mengatur:
Perda Jawa Barat No 5 Tahun 2008 tentang pengelolaan air tanah
• lingkup pengelolaan: 15 cat lintas kab/kota di jawa barat dan non­
cat (pasal 5),
• Tanggungjawab pemerintah provinsi,
• Pengelolaan air tanah: dengan penekanan pada konservasi dan
rehabilitasi,
• Ketentuan mengenai penerbitan rekomendasi teknis,
• lnsentif dan disinsentif,
• Pengawasan dan pengendalian,