j - Kementerian Riset dan Teknologi

5. 1. Kesimpulan.
BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN
Dilihat dari sisi tatakelola pemerintahan dalam pemanfaatan air tanah.
hampir disetiap daerah tampaknya organisasi perangkat daerah yang ada tidak
memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah
sebagai salah satu sumber daya lokal. tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan
cenderung semakin kabur. Kondisi ini membawa implikasi luas terhadap
pelayanan publik yang dilakukannya kemudian.
Sekalipun secara formal hanpir disetiap daerah penggunaan air tanah diatur
dalam Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. namun
dalam pengurusan ijin. sekalipun ada tarif resmi. dalam realitasnya cenderung
tidak ada kepastian biaya. Dalam beberapa fase proses perijinan menunjukan
potensi gratifikasi yang tinggi. Peninjauan lokasi ataupun Rekomendasi teknis dari
Provinsi, alih-alih untuk pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah.
namun karena pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk kegiatan itu.
akhirnya biaya peninjauan lokasi atau rekomendasi teknis yang dibenbankan
kepada pemohon ijin menjadi gratifikasi yang direstui secara prosudural dalam
tata perijinan air tanah.
Rekomendasi teknis pada dasarnya merupakan tata prosudural dalam
perijinan yang diarahkan untuk konservasi dan pengendalian pengunaan air tanah.
namun tampaknya tata prosudural tersebut kehilangan maknanya manakala
didasari oleh paradigma yang cenderung tidak memihak pelestarian lingkungan.
Ditengah perdebatan para akhli yang belum tuntas tentang kandungan air di
dalam tanah dimana sebagian akhli berpandangan bahwa kandungan air dalam
suatu akifer merupakan satu kesatuan dengan kandungan air pada akifer
127
I