j - Kementerian Riset dan Teknologi

More documents

Recommendations

Info

kebutuhan air untuk industri dan pertanian yang jumlahnya jauh lebih besar dari kebutuhan rumah tangga. Bila dilihat kontelasi Negara (Pemerintah) dengan masyarakat. pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang dilaksanakannya. Namun demikian dalam realitasnya sampai saat ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan publik akan air bersih. Salah satu persoalan kegagalan pemerintahan di bidang pelayanan kebutuhan air adalah persoalan gratifikasi dan integritas. Produk akhir kinerja institusi publik pada dasarnya berupa pelayanan publik. baik secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu secara ideal berbagai bentuk penilaian institusi publik seharusnya dilihat dari perspektif penerima layanan (masyarakat). Namun demikian. selama ini yang lebih menonjol penilaian terhadap institusi publik dilakukan oleh penyedia layanan sendiri. baik secara internal organisasional malalui berbagai bentuk pengawasan manajerial. maupun secara eksternal sesuai dengan hierarki kewenangan yang ada. Seperti misalnya Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP). Model penilaian seperti ini cende.rung mendorong terjadinya self services serta berbagai ekses birokratisasi termasuk korupsi dan berbagai bentuk gratifikasi di dalamnya. Padahal. seharusnya berbagai bentuk layanan dari institusi tersebut bersifat publik services yang mengutamakan hak-hak penerima layanan. Dalam konteks ini survai integirtas menjadi salah satu instrumen penting di dalam menilai pelayanan publik di lihat dari penilaian penerima layanan (masyarakat). 1.2. Perumtisan masalah Dalam deskripsi di atas tampak bahwa pada dasarnya pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang dilaksanakannya. Namun demikian dalam realitasnya sampai saat ini pemerintah belum mampu memenuhi kebutuhan publik akan air bersih tersebut. Kondisi ini membuat penduduk dan industri mengeksploitasi air bawah tanah secara terus menerus. 2
ahkan cenderung meningka . Temuan temuan penelitian tahun lalu tentang tata kelola pemerintahan dalam pemanfaatan air bawah tanah menunjukan bahwa kesadaran akan bahaya eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan sudah mulai muncul, namun setiap daerah tampaknya belum memiliki rencana strategis untuk mengatasinya. Solusi tentatif yang kemudian muncul diarahkan pada peningkatan tarif pajak air bawah tanah dan upaya penegakan hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian hal ini pun pada akhimya terbentur pada keterbatasan peraturan perundangan yang ada, disamping keterbatasan jumlah pegawai yang menangani hal itu. Ditengah kondisi seperti ini , Pemerintah memandang air bawah tanah sebagai bahan miniral cair, oleh karena itu kewenangan pengelolaan dan regulasi untuk eksploitasinya berada di Departemen Pertambangan dan Energi, satuan teknis manapun yang mengelola di daerah selalu berkordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi di tingkat Provinsi, karena memang secara juridis pajak air bawah tanah menjadi hak provinsi. Dalam perkembangan lebih lanjut dibeberapa daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta dan Kota T angrerang memang terjadi perubahan orientasi dari semangat eksploitasi bergeser ke orientasi untuk mengendalikan penggunaan air bawah tanah, namun tuntutan peraturan perundangan dalam penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terpaksa mendistribusikan kewenangan tersebut, sekalipun untuk itu harus mengorbankan proses pengendalian yang sudah tertata dalam mekanisme birokrasi yang ada. Dalam perkembangan lebih lanjut, restrukturisasi perangkat daerah yang telah dilakukan tampaknya tidak memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan urusan air bawah tanah sebagai salah satu sumber daya lokal, tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan urusan itu bukan saja tumpang tindih bahkan cenderung semakin kabur, pada akhirnya air bawah tanah semata mata hanya dipandang sebagai bahan miniral cair yang dapat dieksploitasi melalui regulasi pemerintah daerah guna mendatangkan pendapatan asli daerah sebanyak mungkin. 3
Page 2 and 3: Laporan Hasil Penelitian PROGRAM PE
Page 4 and 5: DAFTAR lSI Daftar lsi .............
Page 6 and 7: DAFT AR GAM BAR Hal 1. Gb. 3.1. Pet
Page 10 and 11: Bertolak dari permasalahan sebagaim
Page 13 and 14: ;:>erusahaan peserta tender yang me
Page 15 and 16: secara langrung. Artinya. :>e'c.asa
Page 17: Tabel1.1. Fokus Kajian Penelitian F
Page 21: Tangerang dengan Sedangkan Kabupate
Page 25 and 26: (e) Selain itu, di sepanja g ::-a--
Page 32: ulananya. Demikian pula limpasan di
Page 38: 7 Cawang 0.002 1.2 8 Tebet 0.008 4.
Page 43 and 44: Tangerang, Bekasi). Pe ·raa i i de
Page 45 and 46: kebutuhan untuk permukiman. Dengan
Page 47 and 48: (CAT). Yang dimakrud CAT adalah sua
Page 49 and 50: c. Penggunaan air a rang dari 100 m
Page 51: dapat dielakan lagi kebutuhan akan
Page 54 and 55: sudah berjalan baru sebatas pembuat
Page 57 and 58: SIPA Bor baru SIPA Bor perpanjangan
Page 59 and 60:
yang sebenarnya harus dibayar. maka
Page 61 and 62:
Ungkungan yang disejajarkan dengan
Page 63 and 64:
· 8. 906486 m2 dengan j - pajak se
Page 65 and 66:
sumur bor sebagai cadangan, namun k
Page 67 and 68:
menggunakan meteran. · jau nara su
Page 69 and 70:
untuk penetapan sumur pa ev.renanga
Page 71 and 72:
pelestarian lingkungan keberadaan a
Page 73 and 74:
aparat kepolisian dapat kegiatan sw
Page 75:
provinsi masih belum · as abupaten
Page 78:
Dengan demikian, urusan air tanah s
Page 81 and 82:
wilayah perkotaan yang rudah ada ja
Page 83:
eran. Menurut petugas PTD dan pemka
Page 87 and 88:
Secara hidrologis dan klimatologis.
Page 89 and 90:
Dari kelima Cekungan Air Bawah Tana
Page 91 and 92:
:>emohon pengambilan air bawah tana
Page 93:
sebenamya daerah yang tadinya telah
Page 96 and 97:
Badan Pelayanan Perijina Terpadu (B
Page 98 and 99:
Banten, selama setahun menjabat Kep
Page 100 and 101:
tersebut dipungut oleh oknum pegawa
Page 112:
angkrut artinya tidak menggunakan a
Page 116 and 117:
Kondisi sebagaimana dideskripsikan
Page 118 and 119:
Bagi daerah yang masih mengandalkan
Page 120 and 121:
dalam ketentuan peraturan perundang
Page 123 and 124:
itupun dalam proses penanganan dise
Page 125 and 126:
perusahaan pengguna air tanah yang
Page 128 and 129:
ijin penggunaan air tanah, padahal
Page 130 and 131:
tersebut berlangsung terlalu lama.
Page 133 and 134:
5. 1. Kesimpulan. BAB 5 KESIMPULAN
Page 135 and 136:
cenderung memandang uang saku yang
Page 137 and 138:
DAFf AR PUST AKA Aspinall. Edward a
Page 139:
LAMPIRAN 1. DAFtARPERTANYAAN (SEMI-
Page 142 and 143:
Q20. Selama Anda menerima pelayanan
Page 149:
BERITA ACARA PENUTUPAN KAS DANA PRO
Page 162 and 163:
Pada Tanggal Kepala NIP: IV. Tiba d
Page 165:
NAME DATE ROOM ADDRESS 20 I 0912010
Page 174 and 175:
{DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 179 and 180:
P.O. BOX: 4492 Jakarta 12044 LEMBAG
Page 184 and 185:
(DEPARTEMEN/LEMBAGA) LEMBAGA ILMU P
Page 186:
Page 190:
Page 194 and 195:
B G E GETA PUSAT PE ELJTIAN KEMASYA
Page 196:
KWITANSI Sudah diterima dari Banyak
show all

j - Kementerian Riset dan Teknologi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?