Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
interview<br />
acana pemisahan Direktorat Jenderal<br />
Pajak dari Kementerian Keuangan yang<br />
mencuat pada 2010 kini kembali menjadi<br />
pembicaraan hangat. Mengutip pejabat di<br />
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, sebuah<br />
harian ekonomi mengabarkan kajian<br />
soal pemisahan sudah rampung untuk segera diajukan<br />
ke Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan<br />
Rakyat.<br />
Namun Direktur Jenderal Pajak Ahmad Fuad<br />
Rahmany menepis pemberitaan tersebut dan<br />
menyebutnya sensasional. Ia menegaskan Ditjen<br />
Pajak akan tetap berada di bawah Kementerian<br />
Keuangan, cuma perlu diberi perlakuan khusus<br />
yang fleksibel. Perlakuan khusus yang dimaksud<br />
antara lain kewenangan merekrut sendiri pegawai<br />
dan memecat mereka yang terindikasi nakal, serta<br />
menambah jumlah kantor pelayanan pajak di daerah.<br />
Selepas mengikuti rapat kerja tentang Inalum<br />
di DPR, Fuad menerima tim majalah detik untuk<br />
menjelaskan kondisi lembaga yang dikomandoinya,<br />
Rabu malam pekan lalu. Direktur Penyuluhan,<br />
Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kismantoro<br />
Petrus turut mendampingi dalam wawancara selama<br />
lebih dari satu jam itu. Berikut ini petikannya.<br />
Apa dasar Direktorat Jenderal Pajak ingin pisah<br />
dari Kementerian Keuangan<br />
Pemberitaan itu kurang tepat, sangat sensasional.<br />
Justru kami menginginkan peran Menteri Keuangan<br />
lebih besar dalam menentukan Direktorat Jenderal<br />
Pajak dan organisasi kita. Sebab, sistem birokrasi<br />
sekarang ini tidak memungkinkan Kementerian dan<br />
Majalah detik 4 - 10 November 2013
Change language