20131104_MajalahDetik_101

KOLOM
KISRUH DPT DAN
ANCAMAN KONFLIK
PEMILU 2014
DR. SITI NURBAYA, M.SC.
MASIH TERCATAT 4-6 JUTA DATA PEMILIH TETAP YANG TIDAK DILENGKAPI NIK.
KISRUH DPT 2009 TAK TERJAWAB HINGGA SEKARANG.
BIODATA
Nama:
Dr. Siti Nurbaya Bakar,
M.Sc.
Tempat/Tanggal Lahir:
Jakarta, 28 Agustus
1956
Pendidikan:
1. Institut Pertanian
Bogor, 1979
2. International Institute
for Aerospace Survey
and Earth Sciences,
Enschede, Belanda,
1988
3. Institut Pertanian
Bogor, kolaborasi
dengan Siegen
University, Jerman,
1998
Karier:
Sekretaris Jenderal
Departemen Dalam
Negeri 2001-2005
Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan
Daerah, 2005-2009
dan 2009-2013
Dosen Pascasarjana
IPB
Penghargaan:
Bintang Jasa Utama
Satyalancana Karya
Satya
Satyalancana Wirakarya
PNS Teladan Nasional
KEBERHASILAN penyelenggaraan pemilu
antara lain dapat dinilai dari tingkat
partisipasi pemilih. Dari pemilu ke pemilu
di Indonesia, tingkat partisipasi pemilih
mencapai lebih dari 90 persen, kecuali pada Pemilu
2009, yang hanya mencapai 70-an persen.
Pemilu 2004 mempunyai posisi tersendiri de ngan
ciri transisi atau pemantapan sistem demokrasi di
Indonesia. Indonesia saat itu, untuk pertama kalinya,
mendapatkan presiden yang dipilih secara langsung.
Pemilu 2004 diselimuti oleh psikologi politik bahwa
Indonesia sudah akan mencapai establishment
sistem politik. Hal ini sekaligus akan menjawab
peralihan kekuasaan periodik lima tahunan secara
damai dan demokratis. Sebelumnya, sejak 1998
hingga 2004, kita memiliki empat presiden. Tekad
yang diteguhkan saat itu ialah bahwa tonggak
demokrasi harus nyata dipraktekkan dan presiden
terpilih harus dapat dihadirkan dalam Pemilu 2004.
Jadi, betul-betul zero-risk.
Pada Pemilu 2004, tingkat partisipasi pemilih
tercatat sebesar 84,07 persen dan perkiraan golput
sebanyak 23,34 persen. Untuk pertama kalinya pada
Pemilu 2004 didorong (endorse) untuk terbangunnya
sistem data pemilih yang dimantapkan di kantor
KPU dengan bank data di gedung kantor KPU. Daftar
pemilih tetap (DPT) pada 2004 dituangkan dalam
kartu pemilih (yang bentuknya seperti KTP, lebih kecil
dan berwarna biru cerah); pada saat itu dikoordinasi
oleh Komisioner KPU, Dr. Chusnul Mar'iyah.
Pada Pemilu 2004 untuk pertama kalinya
diperkenalkan konsep DP4. Konsep dasarnya ialah
bahwa data penduduk merupakan domain kerja
pemerintah, sedangkan data pemilih merupakan
domain kerja KPU. Dengan mempertimbangkan
posisi independen KPU, pada saat itu Departemen
Dalam Negeri memutuskan menetralisasi pendapat
masyarakat soal keterlibatan atau intervensi
pemerintah kepada KPU secara politis, maka
dukungan data diberikan oleh pemerintah
cq Badan Pusat Statistik. Departemen
Dalam Negeri menjaga dukungan yang
berkaitan dengan konfirmasi lapangan
atas pertimbangan bahwa Depdagri
memiliki unit-unit kerja perpanjangan
tangan sampai ke tingkat kecamatan
dan desa. Asumsinya (pada saat itu)
politisasi lebih berpeluang terjadi di
tingkat nasional, paling tidak dalam
arahan-arahan pejabat/penguasa,
bukan di tingkat lapangan.
Pada Pemilu 2009, tingkat partisipasi
pemilih hanya mencapai 71 persen dengan
perkiraan golput sebanyak 43 persen. Pada 2009
persoalan DPT sangat menonjol dan berindikasi
ketidakjelasan atas sejumlah sekitar 30 juta orang,
yang diperkirakan tidak masuk dalam daftar
pemilih. Hal itu menuai pula berbagai kecurigaan
masyarakat dan terutama partai politik. Kondisi
“buruk“ persoalan DPT kala itu hingga sekarang
tidak diperoleh jawaban apa yang sesungguhnya
terjadi.
KPU “Membuang” Data NIK
Ketika Mendagri Gamawan Fauzi berkali-kali
menjelaskan bahwa harus dibedakan antara identitas
pemilih dan NIK (nomor induk kependudukan)
sebagai entri untuk masuk pada data pribadi,
problem yang dihadapi oleh KPU adalah 65 juta data
pemilih tidak dilengkapi data NIK. Setelah dibantu
oleh Kemendagri untuk dilengkapi, sampai 3-4
hari menjelang penetapan DPT, 4 November 2013,
ketiadaan NIK masih tercatat sebanyak 4-6 juta data.
Tepatnya, data NIK tidak dapat masuk atau direkam
dalam sistem informasi data pemilih yang berbeda
dari sistem informasi data DP4.
Penggunaan data dalam rangka penyusunan data
pemilih diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang tugas KPU.
Disebutkan bahwa data pemilih diperoleh dari
pemerintah dan de ngan mempertimbangkan data
dari KPU di daerah-daerah dari hasil pemilihan
yang paling mutakhir. Tapi, untuk keperluan tepat
waktu dalam penerbitan DPT, diindikasikan adanya
keputusan untuk tidak memasukkan data NIK dalam
sistem informasi data pemilih di KPU.
Dengan posisi meniadakan NIK pada sistem data
pemilih, KPU tidak ada cela atau kesalahan apabila
dikaitkan dengan UU Pemilu. Namun perlu didalami,
Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan
bahwa penduduk wajib memiliki NIK, dan NIK
menjadi dasar penerbitan identitas. Selanjutnya
Pasal 83 menyebutkan bahwa manfaat NIK ialah
untuk kebijakan pemerintahan dan pembangunan.
Maka, di sini asas manfaat menjadi pertimbangan.
Tidak ada sanksi tercantum dalam UU Nomor 23
berkenaan dengan soal pemanfaatan NIK. Hanya,
kemudian harus jelas bahwa pemilih memiliki
identitas.
Antisipasi Konflik
Kondisi yang terjadi berkenaan dengan
permasalahan DPT saat ini dan agenda untuk
pengumuman DPT pada 4 November 2013, hampir
dapat dipastikan mengandung potensi konflik. Konflik
di sini harus diartikan sebagai adanya perbedaan
kepentingan dari partai-partai politik ataupun
anggota masyarakat, juga para ahli. Ruang justifikasi
konflik yang memungkinkan yaitu, pertama, bahwa
NIK sesungguhnya merupakan dasar untuk
mencegah identitas ganda, karena kode NIK
melekat pada seorang pribadi. Hal ini
jelas dicantumkan dalam Pasal
13 UU Nomor 23 Tahun 2006.
Kedua, ruang di mana parpol
dapat melakukan pendalaman
sepanjang masa atau periode
Pemilu 2014 yang masih beberapa
bulan ke depan. Bila parpol tidak
puas, akan menggugat dan dapat
“mengganggu” hasil pemilu.
MAJALAH DETIK 4 - 10 NOVEMBER 2013