Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ekonomi<br />
Harry Azhar Azis<br />
DOK. DETIKCOM<br />
Sebagai lembaga di bawah Kementerian Keuangan,<br />
Direktorat Pajak memang tidak bisa main angkat pegawai<br />
sendiri. Mereka mesti mengajukan permintaan<br />
ke Kementerian dan kemudian Kementerian mengirim<br />
permohonan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur<br />
Negara.<br />
Panjangnya birokrasi dalam merekrut karyawan ini<br />
menjadi salah satu kelambanan Direktorat Pajak. Tak<br />
aneh kemudian muncul ide memisahkan Direktorat<br />
ini menjadi satu lembaga sendiri, yang dipimpin orang<br />
setingkat menteri.<br />
Saat Sri Mulyani Indrawati menjadi Menteri Keuangan,<br />
Dewan Perwakilan Rakyat pernah mengusulkan<br />
hal ini, tapi ditolak. Saat itu diusulkan pemimpin kantor<br />
pajak akan diajukan oleh presiden dan mesti menjalani<br />
uji kemampuan dan kepatutan di DPR.<br />
Anggota DPR dari Partai Golkar, Harry Azhar Azis,<br />
saat itu mendukung perceraian Direktorat Jenderal<br />
Pajak dengan Kementerian Keuangan. Ia mengajukan<br />
sejumlah alasan mengapa usulan ini dipandang<br />
layak, di antaranya untuk menyeimbangkan<br />
struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja<br />
Negara.<br />
Karena posisi kantor pajak saat ini di<br />
bawah Kementerian Keuangan, posisi<br />
di pembukuan APBN berada di sisi belanja.<br />
“Semestinya, sebagai pembentuk<br />
APBN, sisi penerimaan setingkat dengan<br />
sisi belanja,” katanya. Selain itu, tugas<br />
Menteri Keuangan bisa lebih ringan dan<br />
berfokus sebagai bendahara negara.<br />
Namun Sri Mulyani menolak<br />
pemisahan ini. Sebagai<br />
catatan, di saat terakhir<br />
Sri Mulyani<br />
menjabat menteri,<br />
Direktorat<br />
MAJALAH DETIK 4 - 10 NOVEMBER 2013
Change language