20131104_MajalahDetik_101

nasional
Otto Hasibuan.
detikfoto
orang yang mengaku bisa memenangi
sengketa di MK. “Orang itu minta
saya menyiapkan Rp 10-15 miliar,”
katanya.
Laporan ke polisi dan KPK ini
menurut anggota forum, Elang Oasis
Rubra, berujung pada tuntutan agar
putusan MK yang diduga menyimpang
itu dikaji ulang. Tapi, kalau ini
tujuannya, sepertinya bakal mentok.
Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie,
mengatakan, seperti yang digariskan
undang-undang, setiap putusan
MK adalah final dan mengikat,
dan tidak dapat ditinjau ulang.
“Secara legal enggak bisa lagi ditinjau
ulang,” ujar Jimly. “(Kasus) Ini jadi
bahan evaluasi saja, agar ke depan
jangan begitu (terjadi lagi).”
Pakar hukum tata negara dari
Universitas Gadjah Mada, Fadjroel
Falakh, juga menilai, putusan MK
tidak bisa dianulir, meskipun, di
kemudian hari terdapat penyimpangan di balik
putusan tersebut. “Kecuali perkara itu diperbarui,
dan sepanjang faktanya ada yang baru, dan ada waktu
untuk beperkara,” tutur Fadjroel secara terpisah.
Adapun pengacara Akil Mochtar, Otto Hasibuan,
tidak mempersoalkan laporan yang bermunculan
setelah tertangkapnya Akil. “Menyangkut putusan
hukum, itu kewenangan majelis hakim (MK). Bukan
satu hakim (Akil) saja,” katanya kepada majalah
detik. Otto berpendapat, hakim tidak bisa dihukum
berdasarkan putusannya.
Apakah kasus penanganan sengketa pilkada di
sejumlah daerah itu bakal menjadi jeratan baru untuk
Majalah detik 4 - 10 November 2013