20131104_MajalahDetik_101

ekonomi
Eddy Widjanarko.
DOK PRIBADI
atau garmen. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, untuk membuat
pabrik tekstil—yang menghasilkan limbah cair—
dibutuhkan 120 izin. Sedangkan pabrik pakaian jadi
harus mengantongi 60 izin.
Sebagian izin itu memang masuk akal, seperti akta
perusahaan atau nomor wajib pajak. Begitu pula
dengan izin dampak lingkungan atau mendirikan
bangunan, itu masih wajar. Namun kadang
mempekerjakan perempuan harus mendapat izin
khusus, begitu pula dengan izin mempekerjakan
perempuan pada malam hari.
“Seharusnya filosofi perizinan itu adalah semua
kegiatan diizinkan kecuali yang dilarang,” kata
Ade. “Tapi di Indonesia terbalik. Filosofinya, semua
kegiatan dilarang kecuali yang diizinkan.”
Tumpukan dokumen izin yang mesti diurus itu
membuat waktu yang dihabiskan sangat lama.
Eddy bahkan mengklaim sekitar 10 calon investor
dalam lima tahun ini memilih membuka pabrik
di Vietnam. Penyebabnya, proses perizinan di
Vietnam sangat sederhana.
Keruwetan perizinan ini membuat para pengusaha
meminta pemerintah menjamin paket kebijakan
itu juga bisa diterapkan di tingkat daerah karena
kabupaten kadang membuat peraturan sendiri yang
memberatkannya. Misalnya saja, pabrik yang ingin
mengambil air tanah. Jika titik pengeboran ada lima,
izinnya juga mesti lima, meski lokasinya di satu
kompleks.
Eddy meminta pemerintah pusat mengawasi
pelaksanaan kebijakan investasi itu sampai
tingkat daerah sehingga ada kepastian hukum
bagi pengusaha. “Pola pikir pejabat di level bawah
menciptakan aturan-aturan baru untuk mempersulit,
bukan untuk mempermudah,” katanya.
HANS HENRICUS B.S. ARON, MAIKEL JEFRIANDO | NUR KHOIRI
MAJALAH DETIK 4 - 10 NOVEMBER 2013