undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pasal 118<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 119<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 120<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 121<br />
Cukup jelas<br />
Pasal 122<br />
Ayat (1)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (2)<br />
Dalam pengisian Sekretaris Daerah Provinsi, Gubernur mengajukan 3 (tiga) calon<br />
yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.<br />
Selanjutnya Menteri Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap calon-calon<br />
serta mengusulkan kepada Presiden terhadap salah satu calon yang paling<br />
memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Presiden.<br />
Ayat (3)<br />
Dalam pengisian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota mengajukan 3<br />
(tiga) calon yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur. Selanjutnya atas dasar<br />
usulan itu Gubernur berkonsultasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk memberikan<br />
penilaian terhadap calon-calon serta memberikan persetujuan terhadap salah satu<br />
calon yang paling memenuhi persyaratan untuk diangkat oleh Bupati/Walikota.<br />
Ayat (4)<br />
yang dimaksud dengan “pembina“ pegawai negeri sipil dalam ketentuan ini adalah<br />
pelaksanaan pengembangan profesionalisme dan karier pegawai negeri sipil di<br />
daerah dalam rangka peningkatan kinerja.<br />
Pasal 123<br />
Ayat (1)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (2)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (3)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (4)<br />
Cukup jelas<br />
Ayat (5)<br />
Sekretariat DPRD dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala<br />
Daerah harus melalui Sekretaris Daerah agar tercipta kinerja perangkat daerah<br />
secara optimal.<br />
Ayat (6<br />
Cukup jelas<br />
204