undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

BAB VII
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 150
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional.
(2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun
secara berjangka meliputi:
a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah
untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah
pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM
daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah
dengan memperhatikan RPJM nasional.
c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif;
d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan
penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu
kepada rencana kerja Pemerintah.
e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b
ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Pasal 151
(1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana stratregis yang selanjutnya disebut
Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah
dan bersifat indikatif.
(2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Pasal 152
(1) Perencanaan pembangunanan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan.
148