undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

(2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat
(3) dapat dibentuk badan kerja sama.
Pasal 215
(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak
ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda,
dengan memperhatikan:
a. kepentingan masyarakat desa;
b. kewenangan desa;
c. kelancaran pelaksanaan investasi;
d. kelestarian lingkungan hidup;
e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.
Pasal 216
(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.
(2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak,
asal-usul, dan adat istiadat desa.
BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 217
(1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah
yang meliputi :
a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
d. pendidikan dan pelatihan; dan
e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
urusan pemerintahan.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala
pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
(3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas,
pengendalian dan pengawasan.
(4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh
kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
164