undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

(5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan
secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat
daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
(6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu
dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat
dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.
Pasal 218
(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh
Pemerintah yang meliputi:
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat
pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 219
(1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan
daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah,
PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.
Pasal 220
(1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah,
kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS
daerah, dan kepala desa.
Pasal 221
Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218
digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan
sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Pasal 222
(1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
Dalam Negeri.
(2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
(3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh
Bupati/Walikota.
(4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.
165