undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Pasal 223
Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur,
penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XIII
PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Pasal 224
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk
suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan
otonomi daerah.
(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan
pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan
kawasan khusus.
b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan
sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu
DAU sesuai dengan peraturan perundangan;
3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran
pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan.
(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang
susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Presiden.
BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 225
Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur
dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undangundang
lain.
Pasal 226
(1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang
tersendiri.
(2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa
penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada
Undang-Undang ini.
(3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil
kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:
166