undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Pasal 197
Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 198
(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar
kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di
wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam
Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.
BAB X
KAWASAN PERKOTAAN
Pasal 199
(1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
a. Kota sebagai daerah otonom;
b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri
perkotaan.
(2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh
pemerintah kota.
(3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah
atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah
kabupaten.
(4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan
ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah
terkait.
(5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan,
pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola
pembangunan.
(6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan,
pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan
masyarakat.
(7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat
(6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
BAB XI
DESA
Bagian Pertama
Umum
160