undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. Pasal 188 Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187. Pasal 189 Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang. Pasal 190 Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Pasal 191 Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah. Paragraf Kesebelas Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Pasal 192 (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah. (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. 158
(4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Pasal 193 (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah. (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah. (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang : a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan b. penyelesaian masalah Perdata. Pasal 194 Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. BAB IX KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 195 (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD. Pasal 196 (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat. (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama. (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah. 159
Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4:
6. Daerah otonom, selanjutnya diseb
Page 5 and 6:
a. pemerintahan daerah provinsi yan
Page 7 and 8:
(1) Pemerintahan daerah menyelengga
Page 9 and 10:
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 11 and 12:
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Page 13 and 14: Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tu
Page 15 and 16: Pasal 29 (1) Kepala daerah dan/atau
Page 17 and 18: (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan
Page 19 and 20: Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi
Page 21 and 22: i. menjaga norma dan etika dalam hu
Page 23 and 24: Pasal 53 (1) Tindakan penyidikan te
Page 25 and 26: (6) Dalam hal tidak didapatkan unsu
Page 27 and 28: Pasal 61 (1) Berdasarkan hasil pene
Page 29 and 30: (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam p
Page 31 and 32: Paragraf Ketiga Kampanye Pasal 75 (
Page 33 and 34: c. pengaturan lama cuti dan jadwal
Page 35 and 36: (2) Pemungutan suara dilakukan deng
Page 37 and 38: (6) Penghitungan suara dilakukan de
Page 39 and 40: Pasal 101 (1) Setelah menerima beri
Page 41 and 42: Pasal 107 (1) Pasangan calon kepala
Page 43 and 44: Pasal 114 (1) Pemantau pemilihan wa
Page 45 and 46: (2) Setiap orang yang dengan sengaj
Page 47 and 48: Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipi
Page 49 and 50: (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 51 and 52: a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan
Page 53 and 54: (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sete
Page 55 and 56: (2) Data dan informasi sebagaimana
Page 57 and 58: c. Penerimaan perikanan yang diteri
Page 59 and 60: Pasal 169 (1) Untuk membiayai penye
Page 61 and 62: (2) Barang milik daerah dapat dihap
Page 63: (4) Apabila Menteri Dalam Negeri me
Page 67 and 68: Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan da
Page 69 and 70: Pasal 211 (1) Di desa dapat dibentu
Page 71 and 72: (5) Pendidikan dan pelatihan sebaga
Page 73 and 74: a. Pemilihan Kepala daerah yang ber
Page 75 and 76: (2) Anggota badan perwakilan desa y
Page 77 and 78: Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Page 79 and 80: kriteria yang meliputi: eksternalit
Page 81 and 82: fungsi masing-masing sehingga antar
Page 83 and 84: perundang-undangan, sedangkan untuk
Page 85 and 86: II. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasa
Page 87 and 88: ketaatan terhadap peraturan perunda
Page 89 and 90: Ayat (5) Yang dimaksud dengan “di
Page 91 and 92: Huruf c Lihat penjelasan Pasal 13 a
Page 93 and 94: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 95 and 96: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 97 and 98: Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 99 and 100: Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup
Page 101 and 102: Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup
Page 103 and 104: Ayat (1) Partai politik atau gabung
Page 105 and 106: Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang di
Page 107 and 108: Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup
Page 109 and 110: Ayat (2) Yang dimaksud dengan 30 (t
Page 111 and 112: Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 113 and 114: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 115 and 116:
Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Aya
Page 117 and 118:
Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cuk
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Pasal 193 Ayat (1) Penempatan depos
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
yang dimaksud dengan “pemberian b
Page 127:
Pasal 229 Yang dimaksud dengan bata
show all

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?