undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari
penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil
perikanan;
d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan;
e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang
bersangkutan;
f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran
bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah
daerah yang bersangkutan.
(4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
(5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan
oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
(6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur
lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 161
(1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan
persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
(2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan
pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-
Undang.
Pasal 162
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c
dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan
desentralisasi untuk:
a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas
nasional;
b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
(2) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
(3) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan
setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 163
(1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana
bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri.
(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
151