undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Pasal 211<br />
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan<br />
desa dengan berpedoman pada peraturan per<strong>undang</strong>-<strong>undang</strong>an.<br />
(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu<br />
pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.<br />
Bagian Kelima<br />
Keuangan Desa<br />
Pasal 212<br />
(1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang,<br />
serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan<br />
milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<br />
(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan,<br />
belanja dan pengelolaan keuangan desa.<br />
(3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:<br />
a. pendapatan asli desa;<br />
b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;<br />
c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh<br />
kabupaten/kota;<br />
d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;<br />
e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.<br />
(4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai<br />
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<br />
(5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh<br />
kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa <strong>tentang</strong> anggaran pendapatan dan<br />
belanja desa.<br />
(6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan<br />
oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan per<strong>undang</strong>-<strong>undang</strong>an.<br />
Pasal 213<br />
(1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi<br />
desa.<br />
(2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan<br />
per<strong>undang</strong>-<strong>undang</strong>an.<br />
(3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman<br />
sesuai peraturan per<strong>undang</strong>-<strong>undang</strong>an.<br />
Bagian Keenam<br />
Kerja Sama Desa<br />
Pasal 214<br />
(1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan<br />
keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.<br />
163
Change language