undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

a. Pemilihan Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April
2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah
Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada
bulan Mei 2005.
b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) di atas diselenggarakan
pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum
Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa
jabatannya berakhir diangkat seorang pejabat kepala daerah.
d. Pejabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil
kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 227
(1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
(2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai
daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang
berstatus otonom.
(3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara.
b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat.
c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang
daerah sekitar.
d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang
dikelola langsung oleh Pemerintah.
Pasal 228
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan
oleh instansi vertikal di daerah.
(2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas
wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.
(3) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.
(4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi
milik daerah.
Pasal 229
Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain,
diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum
internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.
167