undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

Ayat (3) Cukup jelas Pasal 157 Huruf a Angka (1) Cukup jelas Angka (2) Cukup jelas Angka (3) Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga. Angka (4) yang dimaksud dengan “lain-lain PAD yang sah” antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Huruf b Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Huruf c. Yang dimaksud dengan ”lain-lain pendapatan Daerah yang sah” antara lain hibah atau dana darurat dari Pemerintah. Pasal 158 Cukup jelas Pasal 159 Cukup jelas Pasal 160 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan “Daerah penghasil sumber daya alam” dalam ketentuan ini adalah daerah dimana sumber daya alam yang tersedia berada pada wilayah yang berbatasan atau berada pada lebih dari satu daerah. Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas 210
Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cukup jelas Pasal 163 Yang dimaksud dengan penggunaan dalam ketentuan ini adalah pengalokasian belanja daerah yang sesuai dengan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Pasal 164 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” antara lain bencana alam. Pasal 165 Cukup jelas Pasal 166 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “krisis keuangan daerah” dalam ketentuan ini adalah krisis solvabilitas yang dialami oleh daerah tersebut. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 167 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) yang dimaksud dengan peningkatan pelayanan dasar pendidikan dalam ketentuan ini sekurang-kurangnya 20%. Ayat (3) - Yang dimaksud dengan Analisa Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. - Yang dimaksud dengan Standar harga adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu Daerah. - Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap satuan kerja perangkat daerah. - Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan minimal kelayakan. - Termasuk dalam peraturan per<strong>undang</strong>an antara lain pedoman penyusunan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri 211
Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4:
6. Daerah otonom, selanjutnya diseb
Page 5 and 6:
a. pemerintahan daerah provinsi yan
Page 7 and 8:
(1) Pemerintahan daerah menyelengga
Page 9 and 10:
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 11 and 12:
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Page 13 and 14:
Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tu
Page 15 and 16:
Pasal 29 (1) Kepala daerah dan/atau
Page 17 and 18:
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan
Page 19 and 20:
Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi
Page 21 and 22:
i. menjaga norma dan etika dalam hu
Page 23 and 24:
Pasal 53 (1) Tindakan penyidikan te
Page 25 and 26:
(6) Dalam hal tidak didapatkan unsu
Page 27 and 28:
Pasal 61 (1) Berdasarkan hasil pene
Page 29 and 30:
(3) Tugas dan wewenang DPRD dalam p
Page 31 and 32:
Paragraf Ketiga Kampanye Pasal 75 (
Page 33 and 34:
c. pengaturan lama cuti dan jadwal
Page 35 and 36:
(2) Pemungutan suara dilakukan deng
Page 37 and 38:
(6) Penghitungan suara dilakukan de
Page 39 and 40:
Pasal 101 (1) Setelah menerima beri
Page 41 and 42:
Pasal 107 (1) Pasangan calon kepala
Page 43 and 44:
Pasal 114 (1) Pemantau pemilihan wa
Page 45 and 46:
(2) Setiap orang yang dengan sengaj
Page 47 and 48:
Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipi
Page 49 and 50:
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 51 and 52:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan
Page 53 and 54:
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sete
Page 55 and 56:
(2) Data dan informasi sebagaimana
Page 57 and 58:
c. Penerimaan perikanan yang diteri
Page 59 and 60:
Pasal 169 (1) Untuk membiayai penye
Page 61 and 62:
(2) Barang milik daerah dapat dihap
Page 63 and 64:
(4) Apabila Menteri Dalam Negeri me
Page 65 and 66: (4) Kepala daerah, wakil kepala dae
Page 67 and 68: Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan da
Page 69 and 70: Pasal 211 (1) Di desa dapat dibentu
Page 71 and 72: (5) Pendidikan dan pelatihan sebaga
Page 73 and 74: a. Pemilihan Kepala daerah yang ber
Page 75 and 76: (2) Anggota badan perwakilan desa y
Page 77 and 78: Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Page 79 and 80: kriteria yang meliputi: eksternalit
Page 81 and 82: fungsi masing-masing sehingga antar
Page 83 and 84: perundang-undangan, sedangkan untuk
Page 85 and 86: II. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasa
Page 87 and 88: ketaatan terhadap peraturan perunda
Page 89 and 90: Ayat (5) Yang dimaksud dengan “di
Page 91 and 92: Huruf c Lihat penjelasan Pasal 13 a
Page 93 and 94: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 95 and 96: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 97 and 98: Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 99 and 100: Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup
Page 101 and 102: Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup
Page 103 and 104: Ayat (1) Partai politik atau gabung
Page 105 and 106: Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang di
Page 107 and 108: Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup
Page 109 and 110: Ayat (2) Yang dimaksud dengan 30 (t
Page 111 and 112: Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 113 and 114: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 115: Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Aya
Page 119 and 120: Pasal 181 Cukup jelas Pasal 182 Cuk
Page 121 and 122: Pasal 193 Ayat (1) Penempatan depos
Page 123 and 124: Pasal 205 Cukup jelas Pasal 206 Cuk
Page 125 and 126: yang dimaksud dengan “pemberian b
Page 127: Pasal 229 Yang dimaksud dengan bata
show all

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?