undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat
(6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 128
(1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)
dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota
dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
(3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
BAB V
KEPEGAWAIAN DAERAH
Pasal 129
(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam
satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
(2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan
pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum,
pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.
Pasal 130
(1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada
pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada
pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi
kepada Gubernur.
Pasal 131
(1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan
oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
(3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga
pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri
setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Pasal 132
Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun
anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.
143