undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi
dan Gubernur bagi kabupaten/kota.
(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan
peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan
kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur
tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud
menjadi peraturan kepala daerah.
Pasal 188
Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan
kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala
daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal
187.
Pasal 189
Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah,
dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan
untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri
Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi
urusan tata ruang.
Pasal 190
Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah.
Pasal 191
Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi
keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan
daerah.
Paragraf Kesebelas
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
Pasal 192
(1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD
dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum
Daerah.
(2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh
kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
158