05.05.2015 Views

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pasal 200<br />

(1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri<br />

dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.<br />

(2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan<br />

asal usulnya atas prakarsa masyarakat.<br />

(3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya<br />

menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan<br />

permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda;<br />

Pasal 201<br />

(1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada<br />

APBD kabupaten/kota.<br />

(2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan<br />

daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.<br />

Bagian Kedua<br />

Pemerintah Desa<br />

Pasal 202<br />

(1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.<br />

(2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.<br />

(3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang<br />

memenuhi persyaratan.<br />

Pasal 203<br />

(1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan<br />

dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata<br />

cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan<br />

Pemerintah.<br />

(2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa<br />

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.<br />

(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak<br />

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku<br />

ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman<br />

pada Peraturan Pemerintah.<br />

Pasal 204<br />

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) <strong>tahun</strong> dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1<br />

(satu) kali masa jabatan berikutnya.<br />

Pasal 205<br />

(1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari<br />

setelah pemilihan.<br />

(2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.<br />

161

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!