undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
d. keuangan daerah;
e. potensi sumber daya daerah;
f. produk hukum daerah;
g. kependudukan;
h. informasi dasar kewilayahan; dan
i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan
hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.
Pasal 153
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Pasal 154
Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman
pada perundang-undangan.
BAB VIII
KEUANGAN DAERAH
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 155
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari
dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di
daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan
pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).
Pasal 156
(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah
melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan
keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,
dan yang menerima/mengeluarkan uang.
149