undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Pasal 230
Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
sepanjang belum diatur dalam undang-undang.
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 231
Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus,
daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 232
(1) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat
diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,
kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh
persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 233
(1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan
Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.
(2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan
bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.
Pasal 234
(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan
Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
(2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini,
menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang
diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.
Pasal 235
Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa
jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu)
sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang
sama.
Pasal 236
(1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang
ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
168