- Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
- Page 3 and 4:
6. Daerah otonom, selanjutnya diseb
- Page 5 and 6:
a. pemerintahan daerah provinsi yan
- Page 7 and 8:
(1) Pemerintahan daerah menyelengga
- Page 9 and 10:
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
- Page 11 and 12:
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
- Page 13 and 14:
Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tu
- Page 15 and 16:
Pasal 29 (1) Kepala daerah dan/atau
- Page 17 and 18:
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan
- Page 19 and 20:
Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi
- Page 21 and 22:
i. menjaga norma dan etika dalam hu
- Page 23 and 24:
Pasal 53 (1) Tindakan penyidikan te
- Page 25 and 26:
(6) Dalam hal tidak didapatkan unsu
- Page 27 and 28:
Pasal 61 (1) Berdasarkan hasil pene
- Page 29 and 30:
(3) Tugas dan wewenang DPRD dalam p
- Page 31 and 32:
Paragraf Ketiga Kampanye Pasal 75 (
- Page 33 and 34:
c. pengaturan lama cuti dan jadwal
- Page 35 and 36:
(2) Pemungutan suara dilakukan deng
- Page 37 and 38:
(6) Penghitungan suara dilakukan de
- Page 39 and 40:
Pasal 101 (1) Setelah menerima beri
- Page 41 and 42:
Pasal 107 (1) Pasangan calon kepala
- Page 43 and 44:
Pasal 114 (1) Pemantau pemilihan wa
- Page 45 and 46:
(2) Setiap orang yang dengan sengaj
- Page 47 and 48:
Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipi
- Page 49 and 50:
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
- Page 51 and 52:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan
- Page 53 and 54:
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sete
- Page 55 and 56:
(2) Data dan informasi sebagaimana
- Page 57 and 58:
c. Penerimaan perikanan yang diteri
- Page 59 and 60:
Pasal 169 (1) Untuk membiayai penye
- Page 61 and 62:
(2) Barang milik daerah dapat dihap
- Page 63 and 64: (4) Apabila Menteri Dalam Negeri me
- Page 65 and 66: (4) Kepala daerah, wakil kepala dae
- Page 67 and 68: Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan da
- Page 69 and 70: Pasal 211 (1) Di desa dapat dibentu
- Page 71 and 72: (5) Pendidikan dan pelatihan sebaga
- Page 73 and 74: a. Pemilihan Kepala daerah yang ber
- Page 75 and 76: (2) Anggota badan perwakilan desa y
- Page 77 and 78: Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
- Page 79 and 80: kriteria yang meliputi: eksternalit
- Page 81 and 82: fungsi masing-masing sehingga antar
- Page 83 and 84: perundang-undangan, sedangkan untuk
- Page 85 and 86: II. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasa
- Page 87 and 88: ketaatan terhadap peraturan perunda
- Page 89 and 90: Ayat (5) Yang dimaksud dengan “di
- Page 91 and 92: Huruf c Lihat penjelasan Pasal 13 a
- Page 93 and 94: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
- Page 95 and 96: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
- Page 97 and 98: Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
- Page 99 and 100: Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup
- Page 101 and 102: Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup
- Page 103 and 104: Ayat (1) Partai politik atau gabung
- Page 105 and 106: Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang di
- Page 107 and 108: Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup
- Page 109 and 110: Ayat (2) Yang dimaksud dengan 30 (t
- Page 111 and 112: Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
- Page 113: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
- Page 117 and 118: Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cuk
- Page 119 and 120: Pasal 181 Cukup jelas Pasal 182 Cuk
- Page 121 and 122: Pasal 193 Ayat (1) Penempatan depos
- Page 123 and 124: Pasal 205 Cukup jelas Pasal 206 Cuk
- Page 125 and 126: yang dimaksud dengan “pemberian b
- Page 127: Pasal 229 Yang dimaksud dengan bata