undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

Paragraf Ketiga
Surplus dan Defisit APBD
Pasal 174
(1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang
APBD.
(2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. penyertaan modal (investasi daerah);
c. transfer ke rekening dana cadangan.
(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah
yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
(4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
b. transfer dari dana cadangan;
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. pinjaman daerah.
Pasal 175
(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
(2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
(3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.
Paragraf Keempat
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
Pasal 176
Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif
dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Paragraf Kelima
BUMD
Pasal 177
Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan
kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada
peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keenam
Pengelolaan Barang Daerah
Pasal 178
(1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat
dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
154