undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

More documents

Recommendations

Info

Pasal 168 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD” dalam ketentuan ini termasuk belanja Sekretariat DPRD. Pasal 169 Cukup jelas Pasal 170 Cukup jelas Pasal 171 Cukup jelas Pasal 172 Cukup jelas Pasal 173 Cukup jelas Pasal 174 Cukup jelas Pasal 175 Cukup jelas Pasal 176 Yang dimaksud insentif dan/atau kemudahan dalam ayat ini adalah pemberian dari Pemerintah Daerah antara lain dalam bentuk penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian ijin. Pasal 177 Cukup jelas Pasal 178 Cukup jelas Pasal 179 Cukup jelas Pasal 180 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Yang dimaksud dengan “Pejabat Pengelola Keuangan Daerah” dalam ketentuan ini yaitu Pejabat yang diberi kuasa oleh Kepala Daerah mengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas meliputi menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD, menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD, 212
Pasal 181 Cukup jelas Pasal 182 Cukup jelas Pasal 183 Cukup jelas mengelola akuntansi, menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pasal 184 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 185 Ayat (1) Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak ber<strong>tentang</strong>an dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 186 Ayat (1) Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Kabupaten/Kota tidak ber<strong>tentang</strong>an dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Perda lainnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 213
Page 1 and 2:
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO
Page 3 and 4:
6. Daerah otonom, selanjutnya diseb
Page 5 and 6:
a. pemerintahan daerah provinsi yan
Page 7 and 8:
(1) Pemerintahan daerah menyelengga
Page 9 and 10:
(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 11 and 12:
BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Page 13 and 14:
Pasal 25 Kepala daerah mempunyai tu
Page 15 and 16:
Pasal 29 (1) Kepala daerah dan/atau
Page 17 and 18:
(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan
Page 19 and 20:
Paragraf Kedua Kedudukan dan Fungsi
Page 21 and 22:
i. menjaga norma dan etika dalam hu
Page 23 and 24:
Pasal 53 (1) Tindakan penyidikan te
Page 25 and 26:
(6) Dalam hal tidak didapatkan unsu
Page 27 and 28:
Pasal 61 (1) Berdasarkan hasil pene
Page 29 and 30:
(3) Tugas dan wewenang DPRD dalam p
Page 31 and 32:
Paragraf Ketiga Kampanye Pasal 75 (
Page 33 and 34:
c. pengaturan lama cuti dan jadwal
Page 35 and 36:
(2) Pemungutan suara dilakukan deng
Page 37 and 38:
(6) Penghitungan suara dilakukan de
Page 39 and 40:
Pasal 101 (1) Setelah menerima beri
Page 41 and 42:
Pasal 107 (1) Pasangan calon kepala
Page 43 and 44:
Pasal 114 (1) Pemantau pemilihan wa
Page 45 and 46:
(2) Setiap orang yang dengan sengaj
Page 47 and 48:
Pasal 123 (1) Sekretariat DPRD dipi
Page 49 and 50:
(9) Pelaksanaan ketentuan sebagaima
Page 51 and 52:
a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan
Page 53 and 54:
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari sete
Page 55 and 56:
(2) Data dan informasi sebagaimana
Page 57 and 58:
c. Penerimaan perikanan yang diteri
Page 59 and 60:
Pasal 169 (1) Untuk membiayai penye
Page 61 and 62:
(2) Barang milik daerah dapat dihap
Page 63 and 64:
(4) Apabila Menteri Dalam Negeri me
Page 65 and 66:
(4) Kepala daerah, wakil kepala dae
Page 67 and 68: Pasal 200 (1) Dalam pemerintahan da
Page 69 and 70: Pasal 211 (1) Di desa dapat dibentu
Page 71 and 72: (5) Pendidikan dan pelatihan sebaga
Page 73 and 74: a. Pemilihan Kepala daerah yang ber
Page 75 and 76: (2) Anggota badan perwakilan desa y
Page 77 and 78: Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Page 79 and 80: kriteria yang meliputi: eksternalit
Page 81 and 82: fungsi masing-masing sehingga antar
Page 83 and 84: perundang-undangan, sedangkan untuk
Page 85 and 86: II. PENJELASAN PASAL PER PASAL Pasa
Page 87 and 88: ketaatan terhadap peraturan perunda
Page 89 and 90: Ayat (5) Yang dimaksud dengan “di
Page 91 and 92: Huruf c Lihat penjelasan Pasal 13 a
Page 93 and 94: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 95 and 96: Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup j
Page 97 and 98: Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 99 and 100: Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup
Page 101 and 102: Huruf c. Cukup jelas Huruf d. Cukup
Page 103 and 104: Ayat (1) Partai politik atau gabung
Page 105 and 106: Huruf e Cukup jelas Huruf f Yang di
Page 107 and 108: Pasal 97 Cukup jelas Pasal 98 Cukup
Page 109 and 110: Ayat (2) Yang dimaksud dengan 30 (t
Page 111 and 112: Pasal 124 Ayat (1) Cukup jelas Ayat
Page 113 and 114: Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup
Page 115 and 116: Pasal 151 Cukup jelas Pasal 152 Aya
Page 117: Pasal 161 Cukup jelas Pasal 162 Cuk
Page 121 and 122: Pasal 193 Ayat (1) Penempatan depos
Page 123 and 124: Pasal 205 Cukup jelas Pasal 206 Cuk
Page 125 and 126: yang dimaksud dengan “pemberian b
Page 127: Pasal 229 Yang dimaksud dengan bata
show all

undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?