undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang ...

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional; dan
dampak dari kebjakan daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “akibat” dalam ketentuan ini adalah perubahan yang timbul
karena terjadinya penggabungan atau penghapusan suatu daerah yang antara lain
mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, pengalihan personal,
pendanaan, peralatan dan dokumen, perangkat daerah, serta akibat lainnya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Yang dimaksud rupa bumi adalah bagian-bagian wilayah yang senyatanya ada
dan/atau kemudian ada, namun belum diberi nama, seperti: tanah timbul,
semenanjung, bukit/gunung/pegunungan, sungai, delta, danau, lembah, selat,
pulau, dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 8
Tata cara yang diatur dalam peraturan pemerintah memuat mekanisme dan prosedur
tentang pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.
Pasal 9
Ayat (1)
Kawasan khusus adalah kawasan strategis yang secara nasional menyangkut hajat
hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, budaya, lingkungan dan pertahanan
dan keamanan. Dalam kawasan khusus diselenggarakan fungsi-fungsi
pemerintahan tertentu sesuai kepentingan nasional. Kawasan khusus dapat berupa
kawasan otorita, kawasan perdagangan bebas, dan kegiatan industri dan
sebagainya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Fungsi pemerintahan tertentu dalam ketentuan ini antara lain, pertahanan negara,
pendayagunaan wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar, lembaga
pemasyarakatan, pelestarian warisan budaya dan cagar alam, pelestarian
lingkungan hidup, riset dan teknologi.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “mengikutsertakan’ dalam ketentuan ini adalah dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan.
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
181