Views
5 days ago

BUKU_RPI_1

4. Penanganan reboisasi

4. Penanganan reboisasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan sering memenuhi kendala di lapangan yang diakibatkan oleh tumpang tindih penunjukan dan penetapan kawasan hutan. Keterbatasan personil dalam pengawasan hutan (polisi hutan yang bertugas di Kabupaten Asahan hanya 12 orang) juga dirasakan menjadi salah satu permasalahan lemahnya pengawasan hutan. Koordinasi antara instansi pemerintah dalam manajemen lansekap hutan di dalam DAS Asahan dipandang masih rendah. Hal ini mengakibatkan upaya konservasi hutan, konservasi lahan dan air masih sering belum sinergis. Ketidaktahuan serta ketidakkepatuhan terhadap peruntukan lahan fungsi lindung dan budidaya seperti yang tertuang dalam RTRW sering menjadi penyebab masalah aling fungsi lahan yang relatif masih tinggi di Kabupaten Asahan. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan lansekap hutan di Kabupaten Asahan, harus dimulai dari persepsi yang sama tentang lansekap hutan, fungsi dan pernannya dalam menjaga kelestarian DAS yang pada akhirnya akan menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Hutan tidak dipandang hanya sebagai kawasan lidung dimana di dalamnya tidak diperbolehkan dilakukan kegiatan yang bersifat emnguntungkan baik bagi masyarakat maupun pihak-pihak lain. Persepsi ini bisa menyebabkan terjadinya konflik kepentingan di tingkat dasar sehingga yang terjadi adalah semakin tingginya laju kerusakan hutan. Untuk itu perlu meluruskan persepsi para pihak yang mempunyai wewenang dalam pengelolaan hutan agar dapat memanfaatkan hutan dengan bijak, memberikan keuntungan bagi semua tanpa merusak dan merubah fungsinya. Konsep pengelolaan lansekap hutan lebih berorientasi kepada manfaat non-kayu, sehingga lebih merupakan fungsi populis dari berbagai kepentingan dan manfaat hutan sebagai pusat keanekaragaman hayati, perlindungan tata air, adaptasi terhadap perubahan iklim dan cuaca (penyimpan karbon) serta pengatur iklim mikro serta kenyamanan hidup masyarakat (social amenities). Beberapa lembaga terkait dalam pengelolaan lansekap terdiri dari : urusan pariwisata, urusan pendidikan dan kebudayaan, usaha kecil menengah dan koperasi, urusan lingkungan hidup dan penggunaan sumber daya air. Bentuk kelembagaan yang tepat untuk hal tersebut adalah lembaga kolaborasi yang dapat mengembangkan fungsi hutan sebagai lansekap untuk manfaat yang sebesar-besarnya yang berkesinambungan. Orientasi kepada lansekap hutan menunjukkan bahwa hutan atau kawasan hutan lebih diarahkan kepada pemanfaatan yang multi-fungsi dan multiple use. Keberadaan lansekap hutan harus menjadi penyeimbang terhadap tekanan dan dorongan pencapaian target produktivitas dan ekonomi yang seringkali kurang memperhatikan kelestarian ekosistem dan ekologi lingkungan (lansekap ekologi). Hal ini memerlukan proses penyadaran dan sosialisasi kepada semua pihak dan masyarakat luas, bahwa hutan sebagai lansekap 44 • Analisis Hasil Penelitian

menjadi kepentingan bagi semua pihak dan masyarakat luas sebagai penyangga kehidupan seperti : pengaturan tata air, perlindungan kesuburan tanah, jasa liungkungan (ekowisata), pengatur iklim mikro dan penyerap emisi karbon dan polusi udara dari zat-zat buangan lainnya. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap hasil hutan berupa kayu harus ditetapkan dari perluasan pembangunan hutan tanaman dan hutan rakyat (hutan hak milik). Proses pembelajaran dalam pengelolaan lansekap hutan kepada masyarakat akan memberikan manfaat luas dalam arti, bahwa kegiatan pengelolaan hutan yang terdiri dari penanaman, penghijauan, rehabilitasi lahan/hutan yang terdegradasi, konservasi dan perlindungan hutan merupakan kegiatan/pekerjaan yang dapat dibangun dan dikerjakan oleh setiap orang/pihak. Membangun lansekap hutan harus diawali dengan membangun masyarakat untuk membuat gerakan penanaman pohon/hutan dengan jenis yang cocok di setiap tempat (human ekologi) sehingga diharapkan jika masyarakat yang menanam, akan lebih mudah dalam pengawasan dan penjagaan. Untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut pengelolaan lansekap hutan di DAS Asahan, dimulai dengan beberapa tahapan, yaitu: 1. Penataan batas kawasan. Penataan batas ini juga harus melibatkan para pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan seperti pada kasus penunjukkan kawasan hutan melalui SK Menteri Kehutanan No. 44/2005 dimana kemudian banyak masyarakat yang merasa keberatan jika tanah mereka diklaim sebagai kawasan hutan. Kepastian kawasan hutan produksi yang sudah berubah juga harus menjadi prioritas untuk diselesaikan agar tidak menjadi contoh yang tidak baik dalam kasus penggunaan lahan di masa depan. 2. Tata aturan yang jelas yang mengatur pengelolaan hutan di DAS Asahan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan juga pemerintah daerah yang berbatasan sehingga pengelolaannya jadi lebih terpadu. Hal ini juga perlu didorong dengan sumberdaya manusia dan dana yang mencukupi agar aturan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan baik. 3. Keterbatasan sumberdaya manusia dan pendanaan dapat disiasati dengan melibatkan para pihak dalam melakukan konservasi dan rehabilitasi. Beberapa pihak yang dapat dilibatkan seperti tokoh masyarakat, pihak swasta (perusahaan pembangkit listrik dan PT TPL). 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan akan pentingnya menjaga kelestarian hutan tetapi juga harus dipikirkan bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat dari lahan yang ada, antara lain melalui agroforestri (van Noordwijk, 2004) atau pemanfaatan HHBK serta potensi wisata alam. Kawasan hutan di DAS Asahan Sintesis Penelitian Integratif Manajemen Lanskap Hutan Berbasis DAS • 45