Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

“Negara pihak harus mengulas kembali undang-undangnya, terutama
Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,
sebagaimana pula cara undang-undang tersebut diterjemahkan dan
diimplementasikan dalam praktik, untuk memastikan bahwa undangundang
tersebut menghormati hak-hak masyarakat adat untuk
memiliki, mengembangkan, menguasai dan menggunakan tanah-tanah
komunal mereka.”
4.3 Keterangan Pemerintah : Tidak Menjawab Persoalan Pokok
Permohonan
Sejak didaftarkan pada 20 Agustus 2010, baru pada 12 Oktober 2010
atau sekitar 53 (lima puluh tiga) hari kemudian perkara pengujian
UU Perkebunan disidangkan dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan. Dalam persidangan ini majelis hakim beranggotakan
tiga orang, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi dari
permohonan. 64 Majelis memberikan nasihat dan pendapatnya atas
permohonan yang diajukan, dan selanjutnya memberikan
kesempatan pada para pemohon untuk memperbaiki
permohonannya selama 14 hari.
Setelah pemeriksaan pendahuluan, dan memperbaiki
permohonan dalam jangka waktu 14 hari, Majelis Hakim Mahkamah
Konstitusi kemudian menyidangkan kembali perkara pengujian UU
Perkebunan dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan
pada 1 November 2010.
Selanjutnya pada 22 Februari 2011 digelar kembali persidangan
dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan Ahli yang
diajukan Pemohon. Pemerintah menunjuk Menteri Hukum dan HAM
serta Menteri Pertanian dalam persidangan Pengujian UU
Perkebunan.
64
Lihat Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
102 80