Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

More documents

Recommendations

Info

Pasal-Pasal Substansi Keterangan Pasal 47 Ayat (1) Pasal 47 Ayat (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya Yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau asset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan Individu ataupun badan hukum lainnya Tidak jelas mengenai mendefinisikan kerusakan kebun, dan tidak jelas mendefinisikan aset lainnya Tidak jelas mendefinisikan tindakan lainnya Tidak jelas mendefinisikan terganggunya usaha perkebunan Individu ataupun badan hukum lainnya Tidak jelas mengenai mendefinisikan kerusakan kebun, dan tidak jelas mendefinisikan aset lainnya Tidak jelas mendefinisikan tindakan lainnya Tidak jelas mendefinisikan terganggunya usaha perkebunan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 2.500.000.000,00 2.4.5 Hak Masyarakat Adat Pada saat pembahasan, RUU Perkebunan memasukkan isu soal hak masyarakat adat sebagai persoalan yang harus dibahas. Namun, konstruksi masyarakat adat yang dibangun dalam RUU Perkebunan adalah yang berkaitan dengan pemberian ganti rugi. Bukan 58 36
pemberian hak kepada masyarakat adat untuk dapat memutuskan menerima atau menolak usaha perkebunan yang hendak dilakukan di wilayah masyarakat adat. Hal mana kemudian tercermin di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan menyatakan bahwa “pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah, dan imbalannya (kompensasi). Ketentuan ini dapat dibaca sebagai persyaratan untuk persetujuan atau izin dari masyarakat adat untuk menggunakan tanah mereka. Bagaimanapun dalam praktiknya, Pasal ini diinterpretasikan sebagai hanya membutuhkan persetujuan atas jumlah kompensasi, bukan izin atas penyerahan tanah, dan apabila persetujuan tersebut tidak tercapai, tanah tersebut masih bisa diambil alih “demi kepentingan negara”. Kekhawatiran seperti ini telah mendorong adanya permohonan untuk mengkaji ulang secara yuridis terhadap UU Perkebunan. Dalam Laporan kepada Komite CERD (Komite untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) 30 Juli-1 Agustus 2007 yang dilakukan oleh Tim Advokasi Sawit Perbatasan menyatakan bahwa UU Perkebunan ini gagal menyediakan perlindungan yang berarti untuk masyarakat adat. 32 Pengumuman UU Perkebunan ini disambut dengan kekhawatiran mendalam bagi masyarakat adat dan masyarakat sipil di Indonesia, karena dipandang sebagai upaya meneruskan perlakuan tidak layak terhadap hak masyarakat adat dan jelas memperburuk kekurangan tersebut. 33 Terutama, UU mensyaratkan bahwa hanya kepentingan masyarakat adat yang perlu dipertimbangkan, bukan dihormati, persyaratan bahwa hak sudah ‘diakui’ tetap ada, dan perkecualian kepentingan nasional yang lebih diutamakan terus 32 Lengkapnya lihat: Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia: Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Adat”, Tim Advokasi Sawit Perbatasan (TASP), 2009 33 DPR approves Plantation Bill”, gatraonline, Jakarta, 12 July 2004 13:28. Lihat juga “Plantation Regional Bill is considered to ignore farmers: 40 reclaiming cases in Central Java,” suaramerdeka.com, Monday, February 14, 2005 37 59
Page 1 and 2:
Undang‐Undang Perkebunan : Prolog
Page 4 and 5:
Undang-Undang Perkebunan: Dasar
Page 6 and 7:
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Page 8 and 9: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Page 10 and 11: Kata Pengantar Tim Penulis Memutus
Page 12 and 13: Prinsip ini kemudian dikenal sebaga
Page 14 and 15: pertambangan, perairan (termasuk ke
Page 16 and 17: Pertanyaannya kemudian adalah, baga
Page 18 and 19: Siapa kuasai kebun, kuasai tata kel
Page 20 and 21: Praktek yang telah muncul bahkan se
Page 23 and 24: Prolog Membangun Hukum Dalam Masyar
Page 25 and 26: masyarakat yang lain sudah mampu be
Page 27 and 28: Pertama, Pasal 21 yang menentukan :
Page 29 and 30: pandangan demikian, masyarakat loka
Page 31 and 32: pernah diambil alih oleh perusahaan
Page 33 and 34: Bab 1 Perkebunan di Indonesia 1.1.
Page 35 and 36: diantaranya pekebun mandiri, masyar
Page 37 and 38: 1.3. Dampak-dampak Pembangunan Perk
Page 39 and 40: Dampak sosial pembangunan perkebuna
Page 41 and 42: pemerintah Indonesia. 10 Wilayah-wi
Page 43 and 44: Bab 2 Politik Kebijakan Pembangunan
Page 45 and 46: konsumsi dalam negeri, bahan baku i
Page 47 and 48: Dari segi komposisi dan pengorganis
Page 49 and 50: apabila menurut kenyataannya (masya
Page 51 and 52: Setiap pelaku usaha perkebunan haru
Page 53 and 54: sampai UU Perkebunan ini menimbulka
Page 55 and 56: Pasal 11 dan 12 Menurut Pasal 29, b
Page 57: ersama masyarakat sekitar kebun dan
Page 61 and 62: persetujuan atas pemindahan tangan
Page 63 and 64: BAB 3 Instrumen Hukum Pidana dan Pe
Page 65 and 66: masyarakat (adat) dalam mencoba men
Page 67 and 68: pelarangan masuk ke areal perkebuna
Page 69 and 70: penggunaan tanah perkebunan tanpa i
Page 71 and 72: dengan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (
Page 73 and 74: perkembangannya, sebagaimana dipapa
Page 75 and 76: ernama Suwandi dari Dusun Keprok De
Page 77 and 78: 2 (dua) minggu, sementara pagar-pag
Page 79 and 80: pernah dirampas. Walaupun pemerinta
Page 81 and 82: yang dilakukan oleh PT. BNM terhada
Page 83 and 84: 3.3.5. Kasus Sakri dkk, Blitar, Jaw
Page 85 and 86: Bab 4 Uji Konstitusionalitas Krimin
Page 87 and 88: Tindakan yang dilarang dalam Pasal
Page 89 and 90: Pada awal pembentukannya, Pemerinta
Page 91 and 92: oleh mengurangi arti atau makna keb
Page 93 and 94: “the principle which ensures that
Page 95 and 96: 2) perumusan tindak pidana harus di
Page 97 and 98: hak mengembangkan diri, hak keadila
Page 99 and 100: 4.2.3 Mengabaikan Masyarakat Hukum
Page 101 and 102: memberikan pengakuan terhadap eksis
Page 103 and 104: Dalam keterangannya, Pemerintah yan
Page 105 and 106: Kedua, politik “pengakuan setenga
Page 107 and 108: Pertama, dalam perspektif orthodox
Page 109 and 110:
suatu kegiatan, termasuk di dalamny
Page 111 and 112:
umusan perbuatan pidana harus jelas
Page 113 and 114:
Dalam konteks ini, harus diperhatik
Page 115 and 116:
Pasal 9 ayat (2), yang mewajibkan p
Page 117 and 118:
yang dapat temukan di mana-mana. Ba
Page 119 and 120:
sendiri, bahwa di dalam masyarakat
Page 121 and 122:
yang digunakan oleh negara, -yakni
Page 123 and 124:
Pertanyaannya secara substansial hu
Page 125 and 126:
Sebagaimana dalam keterangan tertul
Page 127 and 128:
Apabila kita baca isi UU No 18 tahu
Page 129 and 130:
individu di Indonesia dan juga di E
Page 131 and 132:
Perkembangan sektor minyak sawit In
Page 133 and 134:
sekitar perusahaan perkebunan terha
Page 135 and 136:
semenjak pertengahan 1998 dan berla
Page 137 and 138:
Biasanya masyarakat hukum adat puny
Page 139 and 140:
UU Perkebunan. Petani seringkali di
Page 141 and 142:
kondisi kebun plasma yang tidak lay
Page 143 and 144:
Bab 5 Analisis dan Implikasi 5.1 Da
Page 145 and 146:
pengerjaan dan pemeliharaan kebun,
Page 147 and 148:
atas bagian tanah bekas areal perke
Page 149 and 150:
masyarakat hukum adat dengan hak-ha
Page 151 and 152:
kebebasannya untuk berpendapat dala
Page 153 and 154:
Banyak perkara sebenarnya yang disi
Page 155 and 156:
a. Menerapkan hukum yang bersumber
Page 157 and 158:
tersebut juga menjadi bukti bahwasa
Page 159 and 160:
Bab 6 Penutup Argumentasi Mahkamah
Page 161 and 162:
Dove, Michael R. (Penyt) (1985), Pe
Page 163 and 164:
Natalis VII dan Wisuda Sarjana Univ
Page 165 and 166:
Situmorang, Manginar, “Realitas P
Page 167 and 168:
Jurnal Jurnal kritis LBH Semarang e
Page 169 and 170:
Dpr, Dan Saksi/Ahli Dari Pemohon Da
Page 171 and 172:
Epilog Menuju Pengakuan Kearifan Ma
Page 173 and 174:
lokal dalam pembuatan kebijakan dan
Page 175 and 176:
tergantung pada kelestarian fungsi
Page 177 and 178:
Fenomena alam seperti di atas tentu
Page 179 and 180:
Dalam kurun waktu lebih dari tiga d
Page 181 and 182:
Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dal
Page 183 and 184:
3. Memberi ruang bagi partisipasi p
Page 185 and 186:
masyarakat, yang memberi ruang yang
Page 187 and 188:
Lampiran Jakarta, 7 Juni 2011 Kepad
Page 189 and 190:
yang kesemuanya disebut ...........
Page 191 and 192:
menggusur keberadaan masyarakat ada
Page 193 and 194:
Dalam Pasal 35 UU Perkebunan terdap
Page 195 and 196:
Pemohon dituntut dengan ketentuan P
Page 197 and 198:
dianutnya prinsip pemisahan dan pem
Page 199 and 200:
secara adil. Kepastian hukum menjad
Page 201 and 202:
mendapatkan tempat, karena hukum ne
Page 203 and 204:
perkebunan ataupun yang dimiliki ol
Page 205 and 206:
dari kebun 2 ha yang diterima selam
Page 207 and 208:
alasan tersebut tidak berdasar. Sam
Page 209 and 210:
34. Bahwa kemudian Ahli Eddy Hiarie
Page 211 and 212:
36. Ahli dari Pemohon, Prof. I Nyom
Page 213 and 214:
41. Bahwa Ahli Dr. Hermansyah yang
Page 215 and 216:
konsep Mala In Se dalam hukum pidan
Page 217 and 218:
pada dasarnya tidak salah, tetapi h
Page 219 and 220:
Ayat (4): “Perekonomian nasional
Page 221 and 222:
konstitusi (Pasal 2; Pasal 3 huruf
Page 223 and 224:
58. Situasi ini akan berdampak deng
Page 225 and 226:
Pasal 47 UU Perkebunan secara langs
Page 227 and 228:
dinisbatkan dengan suatu produk bud
Page 229 and 230:
pilar utama yang membangun konsep,
Page 231 and 232:
konstitusi negara harus tercermin d
Page 233 and 234:
izin, dan atau tindakan lainnya yan
Page 235 and 236:
kesepakatan, sehingga status tanahn
Page 237 and 238:
“Dalam hal tanah yang diperlukan
Page 239 and 240:
(2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam
Page 241 and 242:
5. PETITUM Berdasarkan hal-hal ters
Page 243 and 244:
3. Nama : Sakri Umur : 41 Tahun Jen
Page 245 and 246:
[3.15.1] Bahwa Pasal 21 Undang-Unda
Page 247 and 248:
penyelesaian tanah erfpacht tersebu
Page 249 and 250:
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
Page 251 and 252:
51/Prp/1960 maupun ketentuan-ketent
Page 253 and 254:
Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-
Page 255 and 256:
atau aset lainnya, penggunaan lahan
Page 257 and 258:
jelas penuntut umum akan dengan mud
Page 259 and 260:
unsur kelalaian, padahal bila meruj
Page 261 and 262:
2. Dalam kaitannya dengan perspekti
Page 263 and 264:
esensial bahkan eksistensial sudah
Page 265 and 266:
perhatiannya tertuju pada hukum neg
Page 267 and 268:
secara pasti akan keberadaan setiap
Page 269 and 270:
Mungkin timbul pertanyaan, mengapa
Page 271 and 272:
yang dilarang. Terhadap perbuatan y
Page 273 and 274:
secara jelas melalui Pasal 18 B aya
Page 275 and 276:
Kedua, di samping itu adanya falsaf
Page 277 and 278:
mengemukakan berbagai argumentasi.
Page 279 and 280:
1. Tersisihnya hukum adat mereka da
Page 281 and 282:
Assalamualaikum, wr.wb. selamat sia
Page 283 and 284:
cengkeh, pala, dll.). Jadi secara h
Page 285 and 286:
Ayat (4) : Perekonomian nasional di
Page 287 and 288:
kekuasaannya serta berhak atas rasa
Page 289 and 290:
B. Politik Pertanahan dengan Kebija
Page 291 and 292:
Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 dise
Page 293 and 294:
Walaupun Indonesia tidak mengenal U
Page 295 and 296:
“Dalam hal tanah yang diperlukan
Page 297 and 298:
Berdasarkan penjelasan atas Pasal 6
Page 299 and 300:
Pengantar Sekelumit Tentang Masalah
Page 301 and 302:
“Supremasi Hukum” lalu terasa h
Page 303 and 304:
Di berbagai negara yang telah maju
Page 305 and 306:
3. Adanya harta kekayaan dan/atau b
Page 307 and 308:
K E T I G A ... , maka status tanah
Page 309 and 310:
implementasi undang-undang tersebut
Page 311 and 312:
terganggunya usaha perkebunan” da
Page 313 and 314:
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarak
Page 315 and 316:
Badan Pelaksana: Direktur Eksekutif
Page 317 and 318:
Sawit Watch antara lain: a. Melakuk
Page 319 and 320:
MISI: 1) Memberikan pelayanan hukum
Page 321:
Sejarah perkebunan adalah sejarah k
show all

Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?