Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

atas bagian tanah bekas areal perkebunan besar yang sudah
merupakan perkampungan rakyat, diusahakan rakyat secara tetap,
dan tidak diperlukan oleh Pemerintah. Malahan, Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 menyatakan
tanah-tanah perkebunan yang diduduki rakyat tersebut dengan
pertimbangan teknis dan seterusnya, akan diberikan suatu hak baru
kepada rakyat. Jadi memang tidak relevan jika memberikan
penyelesaian melalui hukum pidana yang celakanya kerap menjerat
masyarakat lokal, petani atau masyarakat adat di sekitar
perkebunan.
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa masalah
pendudukan tanah tanpa izin pemilik sangatlah beragam sehingga
penyelesaiannya seharusnya menurut pertimbanganpertimbangan
keadaan yang berbeda, yaitu patut diketahui:
1) kapan munculnya persoalan tersebut?;
2) apakah pendudukan tanah tersebut merupakan cara
memperoleh tanah menurut hukum adat?;
3) apakah pendudukan tersebut karena keadaan darurat telah
diijinkan oleh penguasa?;
4) apakah pendudukan tersebut disebabkan batas wilayah
penguasaan secara hukum adat dengan wilayah yang
dikuasai langsung oleh negara tidak jelas?
Kasus-kasus yang sekarang timbul di daerah-daerah
perkebunan yang baru dibuka, menurut Mahkamah Konstitusi
sangat mungkin disebabkan oleh tiadanya batas yang jelas antara
wilayah hak ulayat dan hak individual berdasarkan hukum adat
dengan hak-hak baru yang diberikan oleh negara berdasarkan
ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian sewajarnyalah
untuk mengatasi persoalan sengketa pemilikan tanah perkebunan
yang berhubungan dengan hak ulayat, seharusnya negara konsisten
dengan Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan tentang eksistensi
masyarakat hukum adat memenuhi lima syarat, yaitu:
125 147