Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

oleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak asasi
kemanusiaan itu. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya
segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara
harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Kewenangan
penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan
perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia. Hal
ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan unsur penting
dalam sebuah negara hukum.
Oleh karenanya, apabila ditinjau dari konsep negara hukum yang
diuraikan di atas, substansi Pasal 21 Jo. Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU
Perkebunan, khususnya ketentuan Pasal 21 UU Perkebunan yang
menyatakan, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang berakibat
pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan tanah perkebunan
tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha
perkebunan”, tidak merefleksikan kerangka yang sudah digariskan
dalam prinsip-prinsip negara hukum, yang mengharuskan setiap
regulasi yang dibuat harus sesuai dengan asas legalitas dan
perlindungan hak asasi manusia, karena tidak mencerminkan aturan
yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil
(fair). Rumusan delik pemidanaan yang tidak jelas sangat berpotensi
disalahgunakan secara sewenang-wenang, yang pada akhirnya
akan melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi
negara.
Ketidakjelasan dan sumirnya ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 47
ayat (1) dan (2) UU Perkebunan merupakan bentuk pelanggaran
atas negara hukum (the rule of law) yang mensyaratkan hukum harus
jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan.
Apabila dikaitkan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 58 Pasal 21 dan Pasal
47 UU Perkebunan juga secara jelas telah menyalahi asas-asas
58
Sekarang sudah diganti dengan UU 12 tahun 2011. Meskipun dalam hirarki formal peraturan perundang-undangan
ternasuk dalam kategori undang-undang, namun dalam pengertian susbtantif merupakan perpanjangan dari ketentuan
Pasal 22 A UUD 1945, yang menyebutkan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang
diatur dengan undang-undang“.
69 91