Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

a. Dalam Pasal 19 ayat (2) ada istilah “agribisnis”.
Apapun yang dimaksudkan, tetapi mengadopsi istilah
itu sendiri sudah mencerminkan aliran pemikiran
(meski tak sadar) yang bersifat kapitalistik . Sebab
konsep awal “agribisnis” itu berawal dari HBS
(Harvard Business School) yang sangat kapitalistik dan
individualistik. Jadi, jika landasan ideologi yang
mendasari UU Perkebunan ini adalah begitu
(Kapitalisme), maka berarti bertentangan dengan citacita
para pendiri bangsa;
b. Dalam Pasal 4 ayat (c) disebutkan bahwa fungsi
perkebunan di bidang sosial budaya adalah ...”sebagai
pemersatu bangsa” Benarkah? Mengapa konflik
disektor perkebunan justru makin merebak?;
c. Dalam Pasal 35 ada kata-kata “...menghargai kearifan
tradisional dan budaya lokal” Banarkah? Mengapa dalam
berbagai kasus konflik- konflik hampir selalu rakyat
dikalahkan.?
Penutup
Sebagai penutup, sekali lagi, pertanyaan adalah mengapa setelah
sekian tahun berlaku UU No. 18/2004 konflik agraria di sektor
perkebunan bukan mereda malahan semakin marak, bahkan ada
disertai dengan tindak-tindak kekerasan?
Jawaban saya, sementara, secara hipotetis adalah karena terjadi
konflik antara “hukum” versus “mores”. “Mores”-nya berwujud
adanya “persepsi kolektif” dari rakyat yang terbentuk sebagai
akibat proses sejarah (baca, makalah saya terlampir di halaman –
5). Sedangkan “hukum” yang diterapkan justru berlandaskan paham
kapitalisme.
302280