Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

yang digunakan oleh negara, -yakni Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) &
ayat (2) UU No. 18 UU Perkebunan- sesuai dengan prinsip-prinsip
dasar dalam hukum pidana, serta sampai sejauhmana penggunaan
instrumen hukum pidana selaras dengan politik hukum dan
kebijakan sosial serta fungsi dari negara sebagaimana tertuang
secara eksplisit dalam pembukaan UUD 1945 yang tak dapat
dipisahkan dengan isi setiap pasal dalam UUD 1945 itu sendiri. Atau
dengan kata lain apakah kriminalisasi dalam Pasal 21 dan Pasal 41
ayat (1) dan (2) dalam UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
sudah memenuhi kreteria dasar dalam hukum pidana, sehingga
terhadapnya hukum pidana bisa difungsikan.
Para teoritisi ahli hukum pidana memang belum menemukan sebuah
kesepakatan bahwa apa saja sebenarnya sebuah perbuatan itu dapat
dipidana. Secara umum kita katakan bahwa perbuatan dapat dipidana,
jika merugikan, kemudian perbuatan tersebut sifatnya tercela. Namun,
mengutip pakar Hukum Pidana Universitas Diponegoro, yaitu,
Almarhum Prof. Soedarto sebagai seorang guru besar dan pakar dalam
hukum pidana Universitas Diponegoro, Semarang menyadari hal
tersebut, bahkan beliau mengatakan: “Menjawab pertanyaan apakah
yang menjadi ukuran dari pembentuk Undang-Undang menetapkan
suatu perbuatan menjadi perbuatan yang dapat dipidana adalah tidak
mudah, karena menurut beliau selama ini kriminalisasi yang dilakukan
terdorong oleh atau didasarkan atas pra aganggapan-pra anggapan yang
tidak diselidiki secara luas sampai dimana kebenarannya, bahkan
menurut beliau tidak mungkin semua yang tercela dan sebagainya itu dijadikan
tindak pidana.” 73 Karena didasarkan atas pra anggapan-pra anggapan,
maka kebanyakan perbuatan yang ditetapkan sebagai perbuatan yang
dapat dipidana oleh undang-undang dirasakan sebagai bertentangan
dengan nilai (value) dan rasa keadilan dalam masyarakat, bahkan
bertentangan dengan politik hukum dan politik sosial yang tertuang
dalam UUD 1945.
73. lihat Prof. Sudarto, SH. Hukum dan Hukum Pidana, penerbit Alumni Bandung, Tahun 1981, hal. 42-44
121 99