Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Adanya contradictio interminis antara ketentuan Pasal 21 berikut
penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan
menciptakan ketidakpastian hukum karena pembentuk undangundang
gagal memformulasikan rumusan delik.
4.4.3 UU Perkebunan: Diskriminatif dan Potensial
Menimbulkan Konflik
Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Brawijaya Malang,
Prof. I Nyoman Nurjaya, S.H, melihat ketentuan pasal-pasal UU
Perkebunan memang diskriminatif dan berpotensi menimbulkan
konflik.
Perkebunan menurut Nyoman, erat kaitannya dengan persoalan
tanah, juga dengan sumber daya alam lainnya. Untuk menelaahnya,
harus merujuk pada kaidah dasar yang melandasi pembangunan
di bidang perkebunan sebagai salah satu aspek dari pembangunan
nasional, yaitu UUD 1945, tepatnya alinea ke-empat. 68
Dari alinea keempat UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan
dan dikonkritkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 69 Inilah yang
menjadi kaidah dasar untuk pembangunan secara umum yang
dikemas dalam pembangunan nasional, termasuk juga di dalamnya
adalah pembangunan di bidang hukum. Kaidah dasar ini
mencerminkan keseimbangan sebenarnya, dalam hubungan dengan
pembangunan di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan
bidang lingkungan hidup. Pembangunan hukum nasional yang
mencerminkan tujuan berbangsa dan bernegara inilah kemudian
mestinya tercermin dan terwujud dalam produk-produk hukum
nasional.
68
Alinea ke empat UUD 1945 mencerminkan tujuan kita berbangsa dan bernegara. Membentuk pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa,
memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan perdamaian yang abadi.
69
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
112 90