Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

ekologi, dan sosial budaya. Target pertumbuhan ekonomi dilakukan,
sehingga muncul eksploitasi. Wujudnya adalah mengabaikan,
menggusur, marjinalisasi, hak ekonomi sosial dan budaya
masyarakat, khususnya masyarakat adat yang berada di dalam
kawasan usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber daya alam. Hal
inilah yang dalam politik pembangunan hukum Indonesia disebut
sebagai political of ignorance (politik pengabaian).
Akibat selanjutnya yang ditimbulkan adalah viktimisasi,
timbulnya korban-korban pembangunan, sebagaimana istilah John
Bodley, dalam bukunya yang “Victims of Development”. Hal ini dimulai
dari pembangunan hukumnya yang bernuansa diskriminasi,
keberpihakan kepada investor, eksploitasi, pengabaian hak-hak
masyarakat adat, mengedepankan pendekatan keamanan, dan juga
mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan tertentu.
Pembangunan hukum seperti di atas tercermin dalam UU No
18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Padahal kalau dilihat dari asasasasnya
yang diterangkan dalam Pasal 2 UU Perkebunan terlihat
ideal sekali. 70 Namun, perlu dilihat kemudian apakah asas-asas yang
dituangkan dalam Pasal 2 UU Perkebunan, terwujud di dalam
normanya. Karena asas itu merupakan hal yang abstrak dan akan
menjadi konkrit setelah diredaksikan dalam norma. Sehingga kalau
kita membaca suatu norma itu tercermin pada asas di balik norma
itu.
Dalam konteks pengujian UU Perkebunan, Pasal 21 UU
Perkebunan ada hubungannya dengan Pasal 9 ayat (2) UU
Perkebunan. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 21 UU
Perkebunan tidak jelas, namun secara umum, setiap orang itu
mencerminkan atau menunjukkan subjek hukum yang dapat
diminta pertanggungjawaban pidana kemudian itu pun
dihubungkan dengan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Perkebunan.
70
Dalam Pasal 2 UU Perkebunan disebutkan bahwa Perkebunan diselenggarakan berdasarkan atas asas manfaat
dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan
114 92