Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Di Provinsi Sumatera Barat, hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlawanan komunitas nagari yang banyak terjadi semenjak
pertengahan 1998 dan berlanjut sampai hari ini disebabkan oleh
faktor-faktor yang berada di luar dari nagari yang bersangkutan.
Konflik antara berbagai kelompok dalam komunitas nagari-nagari
dengan berbagai perusahaan perkebunan kelapa sawit berskala
besar merupakan implikasi sosial dari cara pemerintah menjalankan
pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan dengan
mengabaikan kepentingan komunitas nagari dan yang tidak
dilakukan secara baik pada tingkat nagari. Sebagian konflik yang
terjadi di Provinsi Sumatera Barat, terutama yang bertujuan untuk
merebut tanah bekas hak erfpacht dan HGU yang dikuasai oleh
pemerintah maupun perusahaan berhubungan erat dengan cara
pemerintah kolonial Belanda membangun ekonomi. Semua ini
bermula dari respon pemerintah kolonial Belanda terhadap tuntutan
kapitalis di negerinya sendiri untuk mendapatkan tanah bagi
perluasan bisnis para kapitalis setempat. Pemerintahan kolonial
Belanda mengeluarkan hukum agraria pada tahun 1870 untuk
memungkinkannya memberikan hak sewa jangka panjang (erfpacht)
kepada para investor asing (Benda-Backmann 1979, hal. 210-211
dan Harsono 1999, hal. 37-42). Ayat satu undang-undang agraria
tersebut berdampak besar terhadap masyarakat Minangkabau,
karena undang-undang tersebut memuat Deklarasi Pemilikan yang
menyatakan bahwa “semua tanah yang tidak bisa dibuktikan
kepemilikannya adalah tanah negara”. Deklarasi Pemilikan ini
diimplementasikan pada 1874 di Minangkabau (Amran 1985, hal.
267 dan Benda-Beckmann dan Benda-Beckmann 2001, hal. 27).
Undang-undang tersebut mengingkari hukum adat Minangkabau
perihal pemilikan tanah karena Deklarasi Pemilikan itu tidak
mengakui bukti kepemilikan tanah menurut hukum adat
Minangkabau (Harsono 1999, hal. 41-42). Bahkan Gubernur Sumatra
Barat (pada saat itu pantai barat), J. Ballot, berkeberatan dengan
308286