05.05.2015 Views

Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

alasan tersebut tidak berdasar. Sampai saat ini pemidanaan<br />

terhadap tindakan perusakan sudah ada dan lengkap pada<br />

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:<br />

KUHP<br />

Pasal 170<br />

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama<br />

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan<br />

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.<br />

(2) Yang bersalah diancam:<br />

1.dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja<br />

menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan<br />

mengakibatkan luka-luka;<br />

2.dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan<br />

mengakibatkan luka berat;<br />

3.dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan<br />

mengakibatkan maut<br />

Pasal 200<br />

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau<br />

bangunan diancam:<br />

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan<br />

itu timbul bahaya umum bagi barang;<br />

2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan<br />

itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;<br />

3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu<br />

tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul<br />

bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati<br />

31. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keteranganketerangan<br />

ahli, dapat disimpulkan bahwa Pasal 21 jo. Pasal<br />

47 UU No. 18 tahun 2004 Tentang Perkebunan bertentangan<br />

dengan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Yang Ditegaskan Di<br />

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945<br />

4.2 Pasal 21 jo. Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 Tentang<br />

Perkebunan, Bertentangan Dengan Jaminan Kepastian<br />

Hukum, Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28 D Ayat (1)<br />

UUD 1945<br />

185 207

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!