Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

2) perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti
dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (precision
principle).
Sementara apabila dilihat dari perumusan unsur-unsur delik
dalam Pasal 21 UU Perkebunan dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun
6 (enam) bulan sampai 5 (lima) tahun sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 47 UU Perkebunan, perumusan larangan dalam Pasal 21 UU
Perkebunan tidak memenuhi syarat-syarat kriminalisasi karena:
Pertama, tidak efektif pelaksanaannya, karena yang dilarang adalah
masalah perjuangan masyarakat atau kelompok masyarakat untuk
mempertahankan hak milik demi mengembangkan dirinya dengan
bersandarkan pada lahan atau tanah yang biasanya menjadi sengketa
dengan perusahaan perkebunan. Kedua, perumusannya sangat sumir,
karena mendasarkan pada penafsiran atas kegiatan yang dianggap
“merintangi dan menggangu jalannya usaha perkebunan”. Hal ini merupakan
sesuatu yang tidak pasti karena tergantung pihak mana yang
menafsirkan dan akan menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok
minoritas atau kelompok rentan.
Oleh karenaya ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat (1) dan (2)
UU nyata-nyata mencerminkan pembedaan kedudukan dan
perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian
hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap
masyarakat lokal dan petani yang lahannya berdekatan dengan
perusahaan perkebunan. Seperti yang dialami para pemohon, karena
dengan adanya ketentuan ini setiap tindakan yang dilakukan dalam
rangka mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya serta
membela hak-haknya secara sewenang-wenang dapat
dikualifikasikan sebagai perbuatan “merintangi dan menggangu jalannya
usaha perkebunan.” Padahal menuntut suatu hak baik individu maupun
kolektif dijamin oleh berbagai perundang-undangan termasuk UUD
1945, sehingga mengakibatkan dilanggarnya jaminan kepastian
hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
73 95