Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Hak Guna Usaha dan tanah seperti ini dinyatakan sebagai tanah
milik negara. Yang mulia, ini adalah konteks politik perlawanan
warga masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat
Yang Mulia, hakim Mahkamah Konsitusi,
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyebab langsung
perlawanan penduduk tempatan seperti yang telah dibahas
sebelumnya berkaitan erat pula dengan mekanisme pengambialihan/
penyerahan lahan hak ulayat penduduk nagari. Pembuatan
keputusan penyerahan tanah hak ulayat tidak berdasarkan
musyawarah dalam kaum dan dalam komunitas nagari. Andaikan,
ada penyerahan dari pimpinan adat, penyerahan tersebut sering
tidak berdasarkan keputusan anggota kaum.
Yang Mulia, hakim Mahkamah Konsitusi,
Berdasarkan apa yang telah saya jelaskan di atas, warga sekitar
perusahaan perkebunan yang merusak kebun dan/atau industri
pengolahan hasil perkebunan, baik yang dimiliki oleh pekebun
ataupun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan, tidak selalu
wajar dikriminaliasi dan dikenai sanksi pidana karena perbuatan
mereka di banyak tempat merupakan bagian dari strategi
perjuangan anggota masyarakat hukum adat memperjuangkan hakhak
atas tanah ulayat. Biasanya perbuatan merusak atau
mengganggu kegiatan perusahaan mereka lakukan setelah usahausaha
lobi dan pengaduan kepada aparatur pemerintah tidak
berhasil.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
Perkebunan, yang berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan tindakan
yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainya, pengunaan tanah
perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainya yang mengakibatkan
310288