Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Pertanyaannya secara substansial hukum pidana dan perspektif
kebijakan hukum pidana, perspektif kebijakan sosial adalah “apakah
tindakan masyarakat adat tersebut tercela atau jahat karena
hakikatnya?”. Untuk menentukan ini, Hermansyah mengacu pada
pendapat Prof. Soedarto yang mengatakan bahwa: “kiranya dalam
menetapkan apakah sebuah perbuatan tersebut patut atau tidak
dipidana, maka pembuat undang-undang perlu memperhatikan
hasil seminar Nasional III Tahun 1974 yang menyarankan agar:
“setiap peraturan yang diadakan, hendaknya didukung oleh
penelitian.”
Oleh karenanya berdasarkan hasil penelitian Hermansyah, yang
sudah dituangkan dalam bentuk disertasi dengan judul “Kekerasan
dalam Perspektif Pluralisme Hukum Studi Antropologi Hukum pada Masyarakat
Dayak dalam Pengelolaan Hutan di Kalimantan Barat,” yang telah diuji
dan dipertahankan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas
Diponegoro tanggal 31 Agustus 2007 di Semarang, Dr. Hermansyah
menemukan setidaknya lima alasan mendasar sehingga kekerasan
(kekerasan disini adalah suatu istilah yang mengacu berbagai
perbuatan yang dilarang oleh suatu undang-undang seperti
pembakaran, merusak kebun dan lain-lainnya) dilakukan oleh
masyarakat adat, terutama dalam hal ini masyarakat adat Dayak
Bekati’ yang ada di Kalimantan Barat. Pertama, kekerasan yang
dilakukan adalah sebagai upaya mempertahankan hak. Kedua,
mereka melakukan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik
yang terjadi. Ketiga, Hermansyah juga melihat kekerasan yang
dilakukannya merupakan suatu proses disalienasi. Keempat, di
samping itu kekerasan ternyata juga merupakan bentuk komunikasi
masyarakat adat dalam mencoba mengkomunikasikan hak mereka
yang dinilainya telah dirampas oleh negara, kemudian. Kelima,
kekerasan juga memiliki makna sebagai bentuk upaya masyarakat
dalam membebaskan diri dari kuatnya dominasi negara yang
berkelindan dengan kelompok kapitalis. Singkatnya menurut
Hermansyah, terjadi tereliminasi ini karena memang hukum negara
101 123