Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

suatu kegiatan, termasuk di dalamnya usaha perkebunan, bukan
hanya ditentukan oleh adanya pengakuan melalui pemberian izin
oleh pemerintah, tetapi juga setiap usaha perkebunan yang menurut
hukum adat, menurut kewenangan-kewenangan yang ada adalah
hak ulayat masyarakat hukum adat itu sah itu juga, harus diakui
dan harus dilindungi.
Perusahaan perkebunan yang mendapat izin dari pemerintah
dan sudah melakukan musyawarah harus dilindungi dan diakui,
tetapi juga warga masyarakat hukum adat yang melakukan usaha
perkebunan atas dasar kewenangan-kewenangan hak ulayat
masyarakat hukum adat juga harus diakui dan harus dilindungi.
Oleh karenanya, apabila kita menggunakan perspektif sociological
jurisprudence, maka Pasal 21 UU Perkebunan memang tidak
mengandung pertentangan, baik Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
maupun pasal-pasal yang lain.
Namun, apabila kerangka pikir perspektif sociological jurisprudence
ini akan diikuti, maka harus ada penjelasan secara tegas dalam Pasal
21 UU Perkebunan, bahwa ini juga berlaku bagi investor yang
memasuki satu areal dimana areal itu menurut hukum adat sudah
dikuasai dengan hak ulayat atau sudah diusahakan oleh warga
masyarakat hukum adat. Sebaliknya juga bagi warga masyarakat
hukum adat dilarang juga memasuki satu areal dimana areal itu
sudah diberikan izin oleh pemerintah dan izin itu termasuk hak
atas tanahnya dan sebelumnya sudah dilakukan musyawarah
dengan masyarakat hukum adat.
Sayangnya, perjalanan pembangunan politik pembangunan
hukum di Indonesia selama ini cenderung menggunakan perspektif
orthodox jurisprudence. Perspektif orthodox jurisprudence jauh lebih
dominan dibandingkan perspektif sociological jurisprudence. Meskipun
UUD 1945 selalu membuka peluang untuk masuknya perspektif sociological
jurisprudence. Itu artinya Pasal 21 UU Perkebunan terbuka
hanya untuk ditafsirkan bahwa larangan itu ditujukan kepada orang
perseorangan, tidak ditujukan badan hukum yang lain,
109 87