Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

Dalam keterangannya, Pemerintah yang diwakili oleh Direktur
Jenderal (Dirjen) Perkebunan, Ir. Gamal Nasir tidak memberikan
jawaban dan klarifikasi terhadap dalil-dalil yang diajukan Para
Pemohon. Dirjen Perkebunan hanya menyatakan bahwa:
“Sanksi administratif dan pidana memang dikenakan terhadap seorang
yang melanggar kewajiban dan melakukan perbuatan yang dilarang
dalam ketentuan-ketentuan di bidang perkebunan. Dengan sanksi
pidana yang berat diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi
pelanggar hukum di bidang perkebunan. Diperkarakannya para
pemohon di peradilan pidana pada hakekatnya merupakan penegakan
atas Pasal 21 dan Pasal 47 UU Perkebunan, dan perbuatan mereka
merupakan pelanggaran Hak Asasi yang sudah semestinya dipidana.”
“Dalil para Pemohon pada dasarnya merupakan permasalahan hukum
yang semula terjadi karena adanya sengketa kepemilikan lahan atau
tanah. Atas kejadian tersebut para Pemohon telah dijatuhi pidana
berdasarkan ketentuan pasal dalam UU Perkebunan. Hal ini
merupakan kewenangan peradilan umum berdasarkan UU No 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU
No 2 Tahun 1986 jo. UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun
2009 yang menegaskan agar penyelesaian ditempuh melalui proses
pidana atau perdata. Selanjutnya, jika merasa dirugikan, para Pemohon
dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk dapat
membuktikan apa yang menjadi haknya terlebih dahulu mengenai
tanah yang disengketakan.”
Sehingga, tidak terlihat perspektif alternatif yang ditawarkan
Pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan substansial
dalam UU Perkebunan.
103 81