Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

sebagai sumber kehidupan mereka karena hadirnya investor.
Selain itu, UU Perkebunan juga telah menghapus
keterkaitan norma-norma yang diatur dalam UUPA dan
Pasal 33 UUD 1945. Penghapusan keterkaitan norma ini
memang secara langsung tidak melanggar Pasal 33 UUD
1945 namun berpotensi menghilangkan hak-hak warga
negara melalui UU Perkebunan;
61. Dalam situasi ini masyarakat, masyarakat adat, dan petani
selalu dikondisikan dalam situasi yang sulit. Masyarakat,
masyarakat adat, dan petani dibatasi hak-haknya atas
pembangunan, terutama hak untuk mengembangkan diri,
dan hak untuk bebas dari rasa takut. Masyarakat,
masyarakat adat, dan petani tidak dapat mengembangkan
dirinya karena paradigma dan politik pembangunan
perkebunan Indonesia yang dimanifestasikan dalam
ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 UU Perkebunan memang disetting
dan dipilih untuk menimbulkan viktimisasi,
penimbulan korban-korban pembangunan; mendiskriminasi,
eksploitatif, mengabaikan hak-hak masyarakat adat,
mengedepankan pendekatan security, dan juga mengkriminalisasi
perbuatan-perbuatan tertentu. Sehingga,
masyarakat, masyarakat adat dan petani merasakan
ketakutan yang sangat amat dalam ketika berkomunikasi
dengan perusahaan perkebunan;
62. Situasi ini akan berdampak dan berhubungan pada
pemenuhan hak dasar lainnya. Termasuk di dalamnya
menghambat pemenuhan hak atas pekerjaan, hak atas
kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas harta benda, dan
lainnya. Dalam konteks ini, paradigma dan politik
pembangunan perkebunan Indonesia yang
dimanifestasikan, utamanya dalam ketentuan Pasal 21 jo
224202