Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

konsep Mala In Se dalam hukum pidana. Hukum Pidana
yang dimaksud dalam hal ini adalah Pasal 21 jo. Pasal 47
ayat (1) dan ayat (2) UU Perkebunan, sehingga
keberadaannya justru memberikan ketidakpastian hukum
bagi masyarakat lokal/masyarakat hukum adat;
45. Bahwa dalam keterangan sebagai Pihak Terkait, Sawit
Watch menyatakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 47 ayat
(1) dan (2) UU Perkebunan mencerminkan pembedaan
kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan
(injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), serta
bersifat diskriminatif terhadap warganegara umumnya.
Karena dengan adanya ketentuan kedua pasal a quo, setiap
tindakan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan
dan memperjuangkan hak-haknya serta membela hak-hak
masyarakat dapat dikualifikasi secara sewenang-wenang
menjadi suatu perbuatan yang dapat ditafsirkan dan
dikualifikasi sebagai “merintangi dan menggangu jalannya
usaha perkebunan”. Padahal menuntut suatu hak baik
individu maupun kolektif dijamin oleh berbagai perundangundangan
termasuk UUD 1945, sehingga mengakibatkan
dilanggarnya jaminan kepastian hukum sebagaimana
diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
4.3 Pasal 21 jo. Pasal 47 UU No. 18 tahun 2004 Tentang
Perkebunan Telah Membatasi Hak-Hak Konstitusional
Warga Negara Untuk Mengembangkan Diri Demi
Memenuhi Kebutuhan Dasar Hidup, Dan Hak Atas Rasa
Aman, Serta Untuk Bebas Dari Rasa Takut Sebagaimana
Diatur Dalam Pasal 28 C Ayat (1) dan Pasal 28 G Ayat (1)
UUD 1945
193 215