- Page 1 and 2: Undang‐Undang Perkebunan : Prolog
- Page 4 and 5: Undang-Undang Perkebunan: Dasar
- Page 6 and 7: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- Page 8 and 9: ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
- Page 10 and 11: Kata Pengantar Tim Penulis Memutus
- Page 12 and 13: Prinsip ini kemudian dikenal sebaga
- Page 14 and 15: pertambangan, perairan (termasuk ke
- Page 16 and 17: Pertanyaannya kemudian adalah, baga
- Page 18 and 19: Siapa kuasai kebun, kuasai tata kel
- Page 20 and 21: Praktek yang telah muncul bahkan se
- Page 24 and 25: perbedaan. Oleh karena itu, pengado
- Page 26 and 27: juga hukum yang tidak tertulis, yai
- Page 28 and 29: ditafsirkan secara berbeda oleh per
- Page 30 and 31: Kesadaran akan potensi ketidak-past
- Page 32 and 33: 32 10
- Page 34 and 35: Bila kita tengok ke belakang, berba
- Page 36 and 37: 1.2. Perkebunan Kelapa Sawit Salah
- Page 38 and 39: Tabel 1. Luas dan Ekspansi Perkebun
- Page 40 and 41: Hal lain yang menjadi dampak sosial
- Page 42 and 43: sungai kecil yang dulunya menjadi t
- Page 44 and 45: Kelapa sawit yang dicatat menempati
- Page 46 and 47: tersebut sembilan fraksi yang ada d
- Page 48 and 49: perkebunan dan untuk mewujudkan kes
- Page 50 and 51: lapangan kerja, perolehan nilai tam
- Page 52 and 53: dalam kawasan pengembangan perkebun
- Page 54 and 55: agi perusahaan perkebunan merujuk k
- Page 56 and 57: Pola kemitraan dengan berbagai pola
- Page 58 and 59: Pasal-Pasal Substansi Keterangan Pa
- Page 60 and 61: mengingkari hak masyarakat adat. Se
- Page 62 and 63: 62 40
- Page 64 and 65: Periode permulaan pembangunan perke
- Page 66 and 67: ataupun masyarakat. Sementara pihak
- Page 68 and 69: petani atau masyarakat. Sebagian be
- Page 70 and 71: Dalam implementasinya ternyata kete
- Page 72 and 73:
pelanggaran yang terdapat dalam pas
- Page 74 and 75:
dengan ancaman pengerahan massa ser
- Page 76 and 77:
Keesokan paginya M. Bisri keluar da
- Page 78 and 79:
Pihak perusahaan (Azmi, Fatah) dan
- Page 80 and 81:
perkebunan. Kedua, memasuki areal p
- Page 82 and 83:
encana akibat tidak melakukan ritua
- Page 84 and 85:
Tidak adanya komunikasi dan keseriu
- Page 86 and 87:
Ketika masyarakat berusaha untuk me
- Page 88 and 89:
Frasa tersebut dirumuskan secara sa
- Page 90 and 91:
masyarakat seringkali digusur dan d
- Page 92 and 93:
pembentukan peraturan perundang-und
- Page 94 and 95:
Perkebunan memang bertentangan deng
- Page 96 and 97:
4.2.2 Membatasi Hak Mengembangkan D
- Page 98 and 99:
terus menerus. Negara Pihak akan me
- Page 100 and 101:
Dalam perspektif antropologi hukum,
- Page 102 and 103:
“Negara pihak harus mengulas kemb
- Page 104 and 105:
4.4 Keterangan Ahli : Substansi UU
- Page 106 and 107:
Pengakuan yang utuh keberadaannya t
- Page 108 and 109:
Dalam konteks inilah -yang selalu m
- Page 110 and 111:
misalnya ada badan hukum yang melan
- Page 112 and 113:
Adanya contradictio interminis anta
- Page 114 and 115:
ekologi, dan sosial budaya. Target
- Page 116 and 117:
Memang kewajiban hukum yang diserta
- Page 118 and 119:
Kalaupun ada hukum lokal, hukum ada
- Page 120 and 121:
(1), dan pasal 18 D ayat (1), dan P
- Page 122 and 123:
Dalam menentukan suatu perbuatan ap
- Page 124 and 125:
sangat kuat, sehingga tersisa hukum
- Page 126 and 127:
untuk menegakkan ketidakadilan. Yan
- Page 128 and 129:
4.5 Keterangan Pihak Terkait: Parti
- Page 130 and 131:
ketentuan peraturan perundang-undan
- Page 132 and 133:
Pemerintah beranggapan bahwa lahirn
- Page 134 and 135:
Di Provinsi Sumatera Barat, secara
- Page 136 and 137:
sebagai milik negara, dan, akibatny
- Page 138 and 139:
terganggunya usaha perkebunan” se
- Page 140 and 141:
ketentuan potongan yang berlaku: 30
- Page 142 and 143:
seharusnya, ketidakadilan ini dan k
- Page 144 and 145:
Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitu
- Page 146 and 147:
yang diduduki rakyat, tetapi dipers
- Page 148 and 149:
(a) masyarakat masih dalam bentuk p
- Page 150 and 151:
juga ditegaskan dalam Pasal 58 UU M
- Page 152 and 153:
Norma sumir yang ternyata bertentan
- Page 154 and 155:
lagi mempunyai kekuatan hukum mengi
- Page 156 and 157:
Selain itu, kebebasan hakim juga be
- Page 158 and 159:
158136
- Page 160 and 161:
Daftar Pustaka Aditjondro, George J
- Page 162 and 163:
Jan Remmelink, 2003. Hukum Pidana:
- Page 164 and 165:
Pelzer, Karl J, Toean Keboen dan Pe
- Page 166 and 167:
Peraturan Perundang-undangan Undang
- Page 168 and 169:
TGPF Kasus Mesuji misalnya menemuka
- Page 170 and 171:
170148
- Page 172 and 173:
partisipasi masyarakat dan akses ma
- Page 174 and 175:
Dalam interaksinya, manusia mengama
- Page 176 and 177:
Kearifan lingkungan masyarakat adat
- Page 178 and 179:
masyarakat lokal, dalam fungsinya s
- Page 180 and 181:
cenderung memperlihatkan karakteris
- Page 182 and 183:
generasi sekarang maupun yang akan
- Page 184 and 185:
Dengan demikian, untuk mengakhiri a
- Page 186 and 187:
186164
- Page 188 and 189:
1. Nama : Japin Umur : 39 Tahun Jen
- Page 190 and 191:
“Di berbagai negara yang telah ma
- Page 192 and 193:
Pengakuan yang diberikan oleh negar
- Page 194 and 195:
2. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1
- Page 196 and 197:
“Yang dimaksud dengan tindakan la
- Page 198 and 199:
human rights). Selain prinsip the s
- Page 200 and 201:
Pernyataan Pemerintah ini telah jel
- Page 202 and 203:
memang Pasal 21 ini mengandung pote
- Page 204 and 205:
erhadapan dengan anggota masyarakat
- Page 206 and 207:
28. Bahwa selanjutnya Ahli dari Pem
- Page 208 and 209:
32. Bahwa Frans Magnis Suseno menga
- Page 210 and 211:
Bahwa ketentuan Pasal 47 yang sehar
- Page 212 and 213:
38. Kewajiban hukum yang disertai d
- Page 214 and 215:
hal ini masyarakat adat Dayak Bekat
- Page 216 and 217:
46. Bahwa sejak zaman penjajahan VO
- Page 218 and 219:
mengkriminalisasi perbuatan-perbuat
- Page 220 and 221:
53. Demikian juga dengan ketentuan
- Page 222 and 223:
sebagai kewajiban seorang pemegang
- Page 224 and 225:
sebagai sumber kehidupan mereka kar
- Page 226 and 227:
1. Pengakuan yang diberikan oleh ne
- Page 228 and 229:
maka hukum adat/hukum lokal/hukum t
- Page 230 and 231:
dari ilmu pengetahuan dan teknologi
- Page 232 and 233:
Prinsip ke tiga adalah prinsip berk
- Page 234 and 235:
“Bagaimana kalau kewajiban hukum
- Page 236 and 237:
tentunya terhadap hak-hak ulayatnya
- Page 238 and 239:
faktanya memang demikian, maka Unda
- Page 240 and 241:
pemerintah, bukannya meminggirkan b
- Page 242 and 243:
Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi
- Page 244 and 245:
Selanjutnya disebut sebagai -——
- Page 246 and 247:
Belanda. Pemerintah Hindia Belanda
- Page 248 and 249:
Dengan demikian penjatuhan sanksi s
- Page 250 and 251:
pemilik kebun dengan pihak bank, se
- Page 252 and 253:
2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Ne
- Page 254 and 255:
Legal Opini Permohonan Pengujian Pa
- Page 256 and 257:
The formulation of the Gesetzlichke
- Page 258 and 259:
Penjelasan Pasal 21 undang-undang a
- Page 260 and 261:
Keterangan Ahli Berkenaan dengan Pe
- Page 262 and 263:
kehidupan bernegara dan berbangsa t
- Page 264 and 265:
4. Dalam perspektif antropologi huk
- Page 266 and 267:
hukum dengan berbagai sistem kelemb
- Page 268 and 269:
ahwa kata “setiap orang” dalam
- Page 270 and 271:
dan pakar dalam hukum pidana Univer
- Page 272 and 273:
Majelis Hakim Serta Sidang Yang Say
- Page 274 and 275:
damai, dan damai ini merupakan sala
- Page 276 and 277:
mengacu dan menjunjung tinggi nilai
- Page 278 and 279:
Majelis Hakim Serta Sidang Yang Say
- Page 280 and 281:
penggunaan tanah perkebunan tanpa i
- Page 282 and 283:
Analisis Hukum Mengenai Eksistensi
- Page 284 and 285:
terjadi saat ini, yang sudah sampai
- Page 286 and 287:
Ternyata di era reformasipun, polit
- Page 288 and 289:
dan bersumber pada Konstitusi sedan
- Page 290 and 291:
Dari pernyataan tersebut di atas, d
- Page 292 and 293:
Kini di tahun 2011, saya melengkapi
- Page 294 and 295:
Dapat dicontohkan sebagai berikut:
- Page 296 and 297:
Menurut penulis ketentuan Pasal 46
- Page 298 and 299:
298276
- Page 300 and 301:
2. Dalam sosiologi elementer dikena
- Page 302 and 303:
a. Dalam Pasal 19 ayat (2) ada isti
- Page 304 and 305:
Pasal 21 dan Pasal 47 Undang-Undang
- Page 306 and 307:
dan kelompok kekerabatan tertentu (
- Page 308 and 309:
Di Provinsi Sumatera Barat, hasil p
- Page 310 and 311:
Hak Guna Usaha dan tanah seperti in
- Page 312 and 313:
312290
- Page 314 and 315:
PROGRAM KERJA: 1. Meniadakan kekera
- Page 316 and 317:
Sawit Watch Globalisasi dalam bentu
- Page 318 and 319:
PILNET Public Interest Lawyer Netwo
- Page 320 and 321:
Sekretariat : Jalan Siaga II, Nomor