Wajah Baru Agrarische Wet.pdf - Elsam

“Bagaimana kalau kewajiban hukum ini tidak dilakukan?”
Apakah diatur di dalam ketentuan sanksi, sehingga tidak
ada diskriminasi kalau pelaku usaha tidak menyelesaikan
kewajibannya hukum untuk melakukan musyawarah
dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat. Ini
merupakan wujud dari prinsip free prior and inform consent,
yang tercermin dalam Pasal 9 ini. Dan warga pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh
kesepekatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.
Pertanyaannya, apakah jual-beli atau rekognisi, karena ada
persoalan di sana mengenai statusnya tapi intinya di sini
penyerahan tanah dan imbalannya itu bisa terjadi dengan
jual-beli, sewa-menyewa, bisa juga rekognisi, pengakuan.
Kalau rekognisi status tanahnya tidak beralih karena hak
ulayat masyarakat adat itu diakui.
75. Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perkebunan disebutkan
kriteria dari masyarakat hukum adat. Kriteria ini di satu
sisi ada benarnya, tapi sebenarnya yang disebut
masyarakat hukum adat itu adalah kelompok orang yang
tinggal dalam satu kawasan tertentu yang jelas batasbatasnya
menurut konsep batas masyarakat hukum adat
itu, jangan diukur dengan BPN. Kemudian mempunyai
kelembagaan pemerintahan adat tersendiri dilengkapi
dengan lembaga penyelesaian sengketanya yang disebut
dengan peradilan adat, memiliki harta cita dan harta benda,
memiliki sistem religi sendiri, dan biasanya memliki suatu
tempat yang sangat disakralkan;
76. Kewajiban hukum yang mendahului pemberian hak atas
tanah untuk usaha perkebunan ini menjadi kewajiban yang
harus dilakukan dan tujuannya untuk mencapai
234212